| dc.description.abstract | Penelitian untuk memahami penyebab kemislunan dalam masyarakat Indonesia, memperlihatkan kecenderungan kuat lebih menyoroti faktor-faktor internal untuk menjelaskan kekurangan-kekurangan individu yang bersumber dari Teori Modernisasi dan beraneka ragam Teori Kebudayaan lainnya. Oleh karena itu, penelitian-penelitian tersebut kurang memberikan perhatian pda faktorfaktor eksternal yang sangat penting diketahui dalam rangka memahami masalah kemiskinan secara komprehensif. Penelitian ini diselenggamkan dalam rangka memahami realitas kemiskinan masyarakat nelayan tradisional di Kabupaten POSO, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan memberikan ruang yang lebih besar terhadap pembahasan faktor-faktor eksternal sebagai penyebab kemiskinan. Sehubungan dengan itu, pengembangan konstruksi teori dilaksanakan sebagai pedoman mtuk mengarahkan penelitian. Teknik pengumpulan data primer, dilakukan dengan alat questioner secara berstruktur, dan melalui teknik observasi partisipasi dilakukan wawancara mendalam (indepth interview). Sedangkan data sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan, menelaah secara cermat berbagsu dokumentasi, arsip, peraturanperaturan pemerintah, dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan obyek penelitian. Datadata yang dikumpulkan dianalisis menurut metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemiskinan terhadap nelayan tradisional, terjadi dalam konteks kuatnya tekanan-tekanan stniktural yang bersumber dari kebijaksanaan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan pembangunan subsektor perikanan laut. Kebijaksanaan yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam bidang subsektor perikanan laut di Kecamatan Ampana Kota, dilaksanakan dalam rangka merealisir kepentingan pemerintah untuk meningkatkan hasil produksi perikanan laut sebagai sumber devisa negara, sehingga intervensi birokrasi dan kapitalisasi dalam kegiatan nelayan di Kecamatan Ampana Kota berlangsung secara intensif, yang pada gilirannya mengakibatkan kepentingan-kepentingan nelayan tradisional telah diperlakukan secara disknminatif oleh aparat birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. Berlangsungnya intervensi kapitalisasi dalam komunitas nelayan di Kecamatan Ampana Kota, berdampak pula pada terjadinya fiagmentasi kegiatan nelayan yang semula bersifat homogen menjadi kegiatan nelayan yang beragam, menampilkan buruh nelayan dan ponggawa serta perubahan sumber penghasilan yang semula diperoleh melalui kegiatan nelayan yang diusahakan sendiri, beralih pada penghasilan yang tergantung dari upah (wage) yang diberikan oleh juragan pemilik pukat cincin. Kondisi ini, telah mengalubatkan tejadinya tindakan eksploitatif terhadap buruh nelayan oleh juragan melalui dukungan ponggawa sebagai kalutangan juragan. Dalam hubungan ini, keberadaan ponggawa dalam komunitas nelayan telah menampilkan sebuah realitas yang unik. Meskipun berasal dari masyafakat nelayan tradisional yang sama sekali tidak memdiki akses di bidang ekonomi maupun politik, tetapi mereka dapat memposisikan dirinya sebagai kakitangan yang menguntungkan pemilik modal. Sementara itu, pada saat yang sama mereka juga membedcan andil positif dalam perkembangan ekonomi nelayan di Kecamatan Ampana Kota. Kemampuan ponggawa memimpin serta mengorganisir tenaga kerja dalam pukat cincin, telah memunglunkan pukat cincin mampu meningkathn hasil produksi perikanan laut untuk kebutuhan pasar secara lebih luas. Hal ini, telah mendorong berkembangnya komersialisasi dalam kegiatan nelayan, yang ditandai oleh masuknya pedagang ikan dari berbagai daerah untuk memasarkan ikan hasil tangkapan pukat cincin kepada konsumen di luar Kecamatan Ampana Kota. Dalam pada itu, penetrasi kapitalisasi ini juga telah menampilkan realitas yang berbeda di antara buruh nelayan, ponggawa dan nelayan tradisional. Hasil penelitian menunjukkan, meskipun h p a k penetrasi kapitalisasi lebih merughn nelayan tradisional karena merosotnya pendapatan yang disebabkan oleh adanya monopoli pasar oleh ikan hasil tangkapan pukat cincin, akan tetapi di sisi lain nelayan tradisional dapat melakukan pekerjaannya dan memperoleh penghasilan secara bebas tanpa campur tangan pemilik modal. Sebaliknya, buruh nelayan dan ponggawa, dalam melakukan pekerjaan dan sumber penghasilannya senantiasa berada di bawah hegemoni pemilik modal. Kenyataan juga menunjukkan, keberadaan Departemen Koperasi dan Dinas Perikanan Kabupaten POSO, telah menghasilkan realitas yang berbeda dengan apa yang dikehendaki secara ideal oleh peraturan pemerintah yang mendasari keterlibatan kedua departemen tersebut untuk membina kehidupan nelayan tradisional ke arah yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan, kedua departemen ini ti& dapat bekerjasama untuk membina nelayan tradisional ke arah yang lebih bark, tetapi justru terlibat konflik kepentingan sebagai konsekwensi dari dualisme program pembinaan nelayan yang diperankan oleh kedua instansi pemerintah tersebut, yaitu KUD Nelayan di bawah binaan Departemen Koperasi, dan Kelompok Tani Nelayan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Poso. Berdasarkan situasi dan kondisi sosial yang terjadi, maka munculnya strategi bertahan hidup di kalangan nelayan tradisional, dilakukan untuk menyiasati tekanan-tekanan struktural yang dialami. Dalam perspektif teori kaum strukturalis, strategi bertahan hdup itu merupakan manifestasi dari tindakan rational choice yang dilakukan nelayan tradisional sebagai kelompok masyarakat miskin, merespons berbagai situasi yang dihadapi baik melalui tindakan-tindakan kreatif seperti tolong menolong, melakukan pekerjaan altematif, menyiasati kebutuhan nunah tangga, maupun tindakan-tindakan lain yang bersifat konflik fisik dengan pihak-pihak yang dianggap merugikan kepentingan mereka | id |
