| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mencari penjelasan sosiologis tentang pengetahuan masyarakat atas peran negara/pemerintah terhadap deforestasi dan proses-proses deforestasi yang terjadi di dalam kawasan hutan lindung. Tujuan lain dari penelitian ini adalah memaknai pengetahuan negara dan masyarakat tentang pemanfaatan hutan dan deforestasi serta mencari penjelasan sosiologis tentang bagaimana bentuk dan cara perlawanan petani terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian ini dilaksanakan di satu kawasan hutan lindung Gunung Betung Propinsi Lampung. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi pengetahuan dengan pendekatan fenomenologi yang dikembangkan oleh Berger dan Luckmann (1990) dan Moustakas (1994). Data dikumpulkan dengan cara interview mendalam dan observasi. Data lainnya diperoleh dari sumber dokumentasi, buku, arsip yang berkaitan dengan sejarah penduduk, kerusakan hutan, kebijakan dan informasi yang berhubungan dengan perlawanan petani terhadap kebijakan pemerintah yang tidak tepat menurut masyarakat. Analisis data dari tangan pertama (nara sumber) yang difokuskan kepada pengetahuan masyarakat tentang hutan, deforestasi dan perlawanan petani, dibaca ulang dan dikonstruksikan sedemikian rupa oleh peneliti (seleksi data yang penting-penting dan relevan dengan tujuan penelitian), untuk memperoleh makna baru dari konstruksi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pemanfaatan hutan didominasi oleh pengetahuan negara/pemerintah sehingga menimbulkan hubungan yang disharmoni dengan masyarakat. Secara sosiologis disharmoni ini akan memperburuk keadaan sumberdaya hutan Gunung Betung karena tatanan sosial dalam memanfaatkan kawasan hutan tidak terbentuk; Kedua, interaksi masyarakat dengan hutan menyebabkan berubahnya bentuk ekosistem hutan alam menjadi ekosistem hutan-kebun (eco-friendly) yang diterima secara sosial budaya, tetapi ekosistem ini belum diterima oleh pemerintah; Ketiga, ada perbedaan pengetahuan pemanfaatan hutan dan deforestasi antara negara dan masyarakat. Negara cenderung pada bentuk perlindungan dan konservasi alam dan masyarakat cenderung kepada pemanfaatan ekonomi dengan tetap mejaga keseimbangan lingkungan; Keempat, perlawanan petani dipicu oleh ketidakadilan, kemiskinan , kebijakan pemerintah yang inkonsisten dan dominasi pengetahuan negara/pemerintah atas sumberdaya hutan . Bentuk perlawanan petani tersebut sifatnya terbuka dan tertutup. Bentuk pengelolaan hutan eco-friendly adalah wujud perlawanan kultural masyarakat petani terhadap konstruksi pengetahuan negara/pemerintah. | id |
