| dc.description.abstract | Konflik Mindanao merupakan salah satu konflik yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan. Regim Negosiasi Final Peace Agreement 1996 antara Pemerintah Filipina di bawah pemerintah Fidel Ramos dan MNLF di bawah pimpinan Nur Misuari difahami banyak kalangan sebagai salah satu regim negosiasi yang berkarakter untuk menyelesaikan konflik Mindanao. Namun regim negosiasi Final Peace Agreement 1996 ternyata juga gagal menyelesaikan konflik Mindanao. Dalam riset disertasi ini, penulis melakukan analisis terhadap factor-faktor yang menyebabkan regim negosiasi Final Peace Agreement 1996 dengan menggunakan pendekatan instrumentalis. Untuk menjelaskan pengaruh instrumentasi negosiasi terhadap kegagalan regim negosiasi dalam penyelesaian konflik Mindanao, penulis membangun argument bahwa instrumentasi negosiasi difahami sebagai strategi penyelesaian problem legitimasi actor dan problem konflik Mindanao secara simultan. Namun instrumentasi negosiasi oleh actor secara sefihak justru mengakibatkan pilihan regim negosiasi dan pilihan kompromi lebih mengfokuskan penyelesaian problem dari actor dibandingkan penyelesaian persoalan konflik Mindanao. Riset disertasi menggunakan metode penelitian kualitatif dan strategi penelitian studi kasus. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap stakeholder konflik Mindanao, praktisi negosiasi, maupun peneliti yang memiliki kompetensi di dalam diskursus ini. Di samping itu penelitian ini juga melakukan interpretasi terhadap dokumen-dokumen negosiasi dalam menyelesaikan konflik Mindanao seperti Tripoli Agreement 1976, Jeddah Accord 1987, Final Peace Agreement 1996, maupun Republic Act 9045. | id |
