| dc.description.abstract | Sebagaimana konflik-konflik sosial lain di Indonesia, isu primordial yang berbasis agama dan etnis kerap menjadi penjelasan dominan bagi serangkaian konflik yang terjadi selama proses pemekaran dan pemindahan ibu kota Kabupaten Morowali pada 2001-2010. Dengan menggunakan teori sekuritisasi yang dimodifikasi, studi ini berusaha keluar dari logika dominan yang berbasis etnis dan agama. Dalam kasus pemindahan ibu kota, studi ini menunjukkan bahwa pada satu sisi aktor-aktor sekuritisasi (Securitizing Actors, SA) berhasil mensekuritisasi logika ancaman (logic of threat), sementara pada sisi lain aktoraktor fungsional (Functional Actors, FA) memobilisasi isu-isu kultural, terutama agama dan etnis, yang mengakibatkan pecahnya gerakan sosial di level masyarakat bawah. Gerakan sosial terjadi pada kedua kelompok masyarakat, yakni etnis Bungku yang beragama Islam dan etnis Mori yang berbasis Kristen. Hal ini terjadi karena SA mensekuritisasi kasus pemindahan ibu kota sebagai isu konflik etnis dan agama antar kedua kelompok masyarakat. Konflik kultural ini kemudian dikerangkai dan dikonstruksi menjadi konflik sosial yang lebih besar oleh para aktor fungsional (FA). Sementara itu dalam kasus pemekaran Kabupaten Morowali para aktor sekuritisasi (SA) tidak berhasil dalam membangun konflik dan gerakan sosial. Kegagalan ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, kelompok Bungku telah merasa puas karena tujuan dan kepentingannya telah tercapai dan para elitnya telah berhasil melokalisir etnis Bungku sebagai basis politiknya. Kedua, perjuangan elit politik lokal kelompok Kolonodale berlangsung dalam komunitas mereka sendiri sehingga tidak menimbulkan konflik yang besar. Dalam rangka memperoleh dukungan masyarakat, kelompok-kelompok elit politik lokal kerap membangun isu yang berbasis etnis dan agama. Isu-isu kultural dikonstruksi menjadi konflik sosial sektarian guna membangun basis dukungan yang fanatik dan radikal. Namun, fragmentasi konflik tersebut sebenarnya lebih didasarkan pada politik transksional antar-aktor dalam memenangkan pertarungan kekuasaan dan jabatan publik, yakni pemilihan legislatif, pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah, dan pemilihan Bupati Morowali. Studi ini menunjukkan bahwa tesis Barry Buzan (1998) yang menyatakan bahwa sekuritisasi isu kultural (logic of threat) melalui konstruksi konflik merupakan jalan efektif untuk membangun kesadaran bersama dan untuk mendapatkan dukungan massa (referent object/the clients) tidak sepenuhnya berlaku. Kasus konflik elit politik lokal dalam kasus pemekaran daerah di Kabupaten Morowali menunjukkan gambaran yang lain. Pertarungan politik di kabupaten ini lebih diwarnai oleh politik transaksional. | id |
