| dc.description.abstract | Penelitian disertasi ini mengenai pelembagaan partai dengan fokus mengungkap implikasi pencalonan daftar terbuka terhadap systemness PPP dan PKB Sampang, Madura pada pemilu anggota legislatif tahun 2009. Kasus PPP dan PKB Sampang diteliti dengan pertimbangan kedua partai berbagi identitas yang sama sebagai partai berbasis Islam yang dipengaruhi secara kuat kultur ketokohan kiai. Persamaan basis sosio kultural ini menimbulkan pertanyaan apakah penerapan pencalonan terbuka menghasilkan kondisi systemness yang sama. Peneliti menggunakan tiga dimensi systemness yaitu scope, density dan regularity sebagai acuan teoritik mengungkap systemness PPP dan PKB Sampang pada empat aktivitas kepemiluan yaitu penjaringan calon, penggalangan massa, kampanye dan pendanaan pencalonan. Melalui wawancara mendalam dengan informan yang mencalonkan diri pada pemilu legislatif tahun 2009, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi systemness PPP dan PKB cenderung rendah. Penelitian ini menemukan adanya dua faktor sosio kultural yang menghalangi dua partai ini mencapai systemness. Pertama, kecenderungan calon untuk aktif menggunakan tautantautan ketokohan kekerabatan, jaringan pesantren dan jaringan politik pribadi daripada menggunakan jaringan partai untuk kepentingan pencalonan. Kedua, model inklusi ketokohan kiai ke dalam struktur partai yang membuat calon PPP dan PKB makin tergantung pada ketokohan. Dua faktor sosio kultural tersebut membuat calon PPP dan PKB pengorganisasian pencalonan sangat kultural dan simbiosis mutualisme sekali. Cara pengorganisasian ini memungkinkan calon melembagakan diri melalui tautan-tautan sosio kultural dengan memanfaatkan partai sekedar sebagai pengabsah pencalonan pribadi. Hasil penelitian ini juga menemukan benang merah yang menunjukkan bahwa kedua partai memiliki derajat systemness yang berbeda. PPP memiliki kemampuan untuk membangun prosedur-prosedur politik pencalonan dibanding PKB. Pada PKB, adanya prosedur-prosedur pencalonan gampang dimentahkan oleh pengaruh ketokohan. Di lain pihak, calon PPP mampu melakukan pengayaan sumber-sumber politik (multi resources) untuk penggalangan massa sehingga mengurangi ketergantungan pada ketokohan. Sedangkan calon PKB lebih bergantung pada pola ketokohan kiai inti (mono resource) yang diperkuat melalui tautan perkawinan, guru-murid atau relasi sedarah (kin). Penelitian ini menunjukkan bahwa inklusi ketokohan pada PKB bersifat mendalam dibanding pada PPP dimana inklusi ketokohan dikelola melembaga sehingga dampak ketergantungannya tidak semendalam seperti PKB. Implikasi teoritik penelitian ini menguat pada teoritisasi terbarukan bahwa penggunaan tautan-tautan sosio kultural mampu mendegradasi systemness partai. | id |
