| dc.description.abstract | Studi ini mengkaji dinamika terbentuknya pemerintahan divided atau unified yang dikaitkan dengan pembuatan kebijakan Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fokus penelitian untuk melihat dinamika terbentuknya pemerintahan divided atau unified adalah pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sementara itu lokus penelitian dilakukan pada pemerintahan kota Pematangsiantar periode 2005-2010. Tesis yang dibangun adalah dinamika terbentuknya pemerintahan divided atau unified dalam proses pembuatan kebijakan APBD pada satu periode pemerintahan disebabkan oleh faktor transaksi fee. Selama ini kajian tentang terbentuknya pemerintahan divided atau unified berorientasi pada sistem politik Amerika Serikat yang menggunakan definisi arithmetical. Definisi ini menekankan bahwa terbentuknya pemerintahan divided atau unified tergantung pada penguasaan partai politik terhadap kedua cabang pemerintahan, yaitu presiden dan kongres. Itu berarti sistem pemilihan umum, sistem kepartaian, dan perilaku pemilih sangat menentukan terbentuknya kedua bentuk pemerintahan ini. Dengan demikian, terbentuknya pemerintahan divided atau unified dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya permanen. Selain itu pemerintahan divided atau unified selalu dikaitkan dengan pembuatan kebijakan publik. Kedua bentuk pemerintahan ini dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan publik. Dengan kata lain kedua bentuk pemerintahan ini selalu diposisikan sebagai faktor penjelas atau independen. Berbeda dengan definisi arithmetical, definisi interpretasi perilaku menekankan bahwa terbentuknya pemerintahan divided atau unified tergantung pada dukungan legislatif terhadap eksekutif. Ketika legislatif memberikan dukungan mayoritas terhadap eksekutif, maka yang terbentuk adalah pemerintahan unified, dan sebaliknya pemerintahan divided terbentuk jika dukungan legislatif terhadap eksekutif minoritas. Meskipun demikian, definisi interpretasi perilaku ini masih terkesan sistemik, padahal diluar sistem pemerintahan Amerika, terbentuknya pemerintahan divided atau unified itu lebih dinamis dan situasional. Dengan demikian pengertian yang situasional harus dirumuskan. Dalam studi ini, konsep pemerintahan divided atau unified berkaitan dengan transaksi fee. Pemerintahan divided diartikan sebagai gagalnya transaksi antara elit aktor legislatif dengan walikota dalam pembahasan RAPBD. Jika yang terjadi sebaliknya, yang terbentuk pemerintahan unified. Dalam pembuatan kebijakan APBD pada satu periode pemerintahan, kedua bentuk pemerintahan itu dapat terjadi secara bergantian yang disebabkan oleh faktor tersebut. Dengan demikian, kasus pembuatan kebijakan APBD ini digunakan sebagai faktor penjelas perihal terbentuknya pemerintahan divided atau unified. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka masalah pokok yang diajukan pada penelitian ini adalah, Mengapa dapat terbentuk pemerintahan divided atau unified dalam proses pembuatan kebijakan APBD pada satu periode pemerintahan? Selanjutnya masalah pokok ini dielaborasi ke dalam dua pertanyaan masalah, (1) Apakah faktor yang menyebabkan terbentuknya pemerintahan divided atau unified pada satu periode pemerintahan? (2) Bagaimanakah pemerintahan divided atau unified berubah dalam proses perumusan APBD pada satu periode pemerintahan? Menjelaskan kedua pertanyaan tersebut, maka teori yang digunakan adalah teori elit (Dye, 1978: 25) dan veto players dari Tsebelis (1995, p.289). Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan dalam menganalisis data penelitian. Hal ini dipilih untuk mengetahui bukan saja pertanyaan tentang apa yang terjadi, melainkan juga mengapa dan bagaimana (Yin, 2002: 1). Oleh karena kasus yang dipilih berupa peristiwa, program atau proses pembuatan kebijakan APBD yang dikaitkan dengan terbentuknya pemerintahan divided atau unified, maka unit analisis penelitian ini adalah keputusan-keputusan yang dibuat para aktor kebijakan. Prosedur triangulasi digunakan untuk memperkuat keyakinan atau kredibilitas penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pembuatan kebijakan APBD, terjadi dinamika terbentuknya pemerintahan divided atau unified. Dinamika itu terjadi dalam satu periode pemerintahan. Pada pembahasan RAPBD TA 2006-2008 terbentuk pemerintahan unified, sedangkan pada RAPBD TA 2009 terbentuk pemerintahan divided. Namun demikian, dinamika itu tidak terjadi di satu rentang setiap fase pembahasan RAPBD. Fase-fase pembahasan RAPBD tersebut adalah (1) penyampaian Pengantar Nota Keuangan RAPBD, (2) pemandangan umum anggota DPRD, (3) rapat komisi dan gabungan komisi, (4) pendapat akhir fraksi dan keputusan akhir DPRD. Jika di awal fase pembahasan yang terbentuk pemerintahan unified, maka hingga fase akhir pembahasan terbentuk pemerintahan yang sama. Hal ini terjadi di pembahasan RAPBD TA 2006-2008. Demikian halnya jika di awal fase pembahasan yang terbentuk pemerintahan divided, maka hal ini akan menghasilkan pemerintahan yang sama di fase akhir. Tidak dibahasnya RAPBD TA 2009 yang berakibat pada dikeluarkannya Peraturan Walikota, menunjukkan bahwa pada tahun ini pemerintahan yang terbentuk adalah pemerintahan divided. Tidak terjadinya dinamika terbentuknya pemerintahan divided atau unified di setiap fase pembahasan RAPBD, baik di pemerintahan unified maupun dipemerintahan divided, membuktikan bahwa faktor transaksi fee menjadi determinan yang menyebabkan terbentuknya pemerintahan divided atau unified. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dinamika pemerintahan yang terbentuk dalam proses pembahasan RAPBD di kota Pematangsiantar selama periode 2005-2010 adalah pemerintahan unified pemerintahan unified pemerintahan unified pemerintahan divided. Kemudian, apabila kita menyertakan terbentuknya pemerintahan divided di awal pembentukan pemerintahan pada tahun 2005, maka dinamika pemerintahan yang terbentuk adalah pemerintahan divided - pemerintahan unified pemerintahan unified pemerintahan unified pemerintahan divided. | id |
