| dc.description.abstract | Kebijakan liberalisasi dalam sektor kebijakan perberasan tidak terlepas dari kepentingan aktor-aktor oligarki politik lama. Oleh sebab itu, walaupun elemen-elemen kekuatan politik reformis yang terikat dalam oligarki politik baru berusaha untuk mengendalikan dampak negatif liberalisasi, setiap perubahan yang mengarah pada perlindungan petani produsen selalu mendapatkan risistensi dari aktor-aktor oligarki politik lama. Sehingga, pengendalian liberalisasi yang mereka lakukan tidak dapat mencapai sasaran yang hendak dicapai. Resistensi terhadap kebijakan itu dapat dirunut dari asal-usul rezim Orde Baru. Struktur kekuatan kapitalis baik lokal maupun global yang mulai dibentuk sejak rezim Orde Baru masih dapat bertahan dalam situasi politik demokrasi yang baru. Dalam perkembangannya, hubungan bisnis patronase yang sudah berkembang pada masa ORBA menular pada partai-partai politik reformis yang hidup pada masa reformasi. Dalam sistem politik multi-parpol, dimana persaingan antar parpol memperebutkan suara konstituen sangat intensif, politisi-politisi parpol berusaha tetap mempertahankan kelanggengan karier politik dengan cara membangun hubungan patronase baik dengan birokrat maupun pelaku bisnis swasta dan berkoalisi dengan oligarki politik lama. Sebagai akibatnya, oligarki politik reformis baru menjadi semakin melemah. Sebaliknya, oligarki politik lama menjadi semakin kuat dan mempunyai posisi yang menentukan dalam proses pembuatan kebijakan perberasan. Kebijakan perberasan menjadi semakin liberal dan merugikan petani produsen dan penduduk miskin. Liberalisasi perberasan tidak dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara produsen petani dan konsumen karena dimanfaatkan oleh pedagang, distributor beras, dan importir, yang bekerjasama dengan politisi, birokrat, lembaga-lembaga internasional, negara-negara Barat, dan eksportir. Metode penelitian yang digunakan adalah kwalitatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, dokumen-dokumen resmi pemerintah, wawancara dengan orang-orang kunci dalam kelompok-kelompok kepentingan yang direpresentasikan oleh tokoh-tokoh organisasi masyarakat sipil dan lembaga-lembaga politik pada level domestik, wawancara dengan peneliti yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan perdagangan beras, dan hasil analisis dari berbagai ahli serta konfirmasi dengan para analis melalui wawancara. | id |
