| dc.description.abstract | Split-ticket voting adalah fenomena yang lahir akibat adanya bermacam pemilihan, seperti misalnya pemilihan legislatif (DPR) dan pemilihan eksekutif (presiden). Jika pemilih memilih calon yang berbeda untuk beberapa jenis pemilihan itu, disebut sebagai split-ticket voting (Kang, 2006:82). Misalnya untuk pemilu legislatif memilih Partai Golkar, sementara untuk pemilu presiden, memilih calon yang diusung oleh Partai Demokrat. Di sini pemilih membagi suara (split) untuk bermacam partai pada beberapa jenis pemilihan. Fenomena split-ticket voting ini kerap terjadi di pemilu Indonesia pasca Orde Baru. Di Amerika Serikat dan Eropa kajian split-ticket voting sudah cukup lama dan karena itu telah terbangun sejumlah teori dominan. Setidaknya ada lima teori dominan yang dipakai menjelaskan terjadinya split-ticket voting. Pertama, teori keseimbangan yang diperkenalkan oleh Morris P. Fiorina (lihat Fiorina 2003; 1992). Kedua, teori konflik harapan dari Gary Jacobson (lihat Jacobson, 1991). Ketiga, teori kepemilikan isu dari John Petrocick (lihat Zubida, 2006; Bloom, 2001).Keempat, teori check and balance. Dan kelima, teori pemasaran politik. Semua teori di atas melihat pemecahan suara (split) adalah bagian dari strategi pemilih dengan tujuan tertentu. Misalnya untuk moderasi atau keseimbangan ideologi (Fiorina), untuk memuaskan kebutuhan pemilih yang beragam (Jacobson), cara pemilihan yang berbeda (Petrocik), menciptakan kontrol di pemerintahan (check and balances) atau karena memenuhi ekspektasi pesan kampanye (pemasaran politik). Meskipun motivasi pemilih berbeda, tetapi yang menyatukan semua teori adalah pemilih dianggap cukup pengetahuan, cukup kemampuan, dan melakukan pemecahan suara (split) atas dasar intensi tertentu. Karena konteks yang berbeda, yakni konteks pemilih, sistem pemilu, serta sejarah dan praktek kepartaian berbeda, maka teori-teori di atas diduga kurang relevan untuk negara berkembang dan demokrasi muda seperti Indonesia. Untuk itu peneliti merumuskan penjelasan split-ticket voting Indonesia yang disebut sebagai model low information. Hasil survei nasional dan analisa menunjukkan bahwa model dominan yang banyak diterapkan di Amerika Serikat dan Eropa tidak bisa menjelaskan fenomena split-ticket voting di Indonesia. Sementara, model low information cukup baik dalam menjelaskan perilaku split-ticket voting di Indonesia dalam pemilu 2014. | id |
