| dc.description.abstract | Desertasi ini adalah studi tentang politik luar negeri Indonesia dengan fokus kajian pada pergeseran politik luar negeri Indonesia pasca Orde Baru terhadap standar hak asasi manusia (HAM) internasional. Dengan menggunakan perspektif yang berbeda dengan pendekatan mainstream, yaitu perspektif Kontruktivisme, kajian ini dimaksudkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama yang saling terkait satu sama lainnya. Pertama, bagaimana dan mengapa konstruksi Indonesia era Reformasi terhadap berbagai standar HAM internasional berbeda dibandingkan dengan konstruksi Indonesia terhadap hal yang sama di era Orde Lama dan Orde Baru? Kedua, sejauhmana pengaruh konstruksi Indonesia di era Reformasi tersebut terhadap kebijakan Indonesia mengenai standar HAM internasional sejak kejatuhan Pemerintah Orde Baru sampai sekarang? Ketiga, apa dampak positif kebijakan Indonesia era Reformasi terhadap berbagai standar HAM internasional tersebut pada upaya Indonesia meningkatkan hard power dan soft power elements, khususnya kepentingan ekonomi, politik, kekuatan pertahanan dan penegakkan HAM dalam negerinya? Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, berbeda dengan pemerintah era Orde Lama dan Orde Baru yang pada umumnya mengkonstruksikan standar HAM internasional secara negatif, maka pemerintah era Reformasi mengkonstruksikan standar HAM internasional secara lebih positif. Dalam pandangan Pemerintah Indonesia era Reformasi, standar HAM internasional bukan saja tidak bertentangan dengan ideologi dan dasar negara Indonesia seperti tercantum dalam Pancasila dan UUD45 serta nilai-nilai sosial, budaya dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Indonesia, akan tetapi bahkan dianggap penting bagi pembangunan Indonesia di segala bidang; sosial, ekonomi dan politik serta keamanan dan perdamaian dalam negeri dan dunia. Konstruksi positif Indonesia terhadap standar HAM internasional ini telah mempengaruhi secara langsung kebijakan luar negeri Indonesia terhadap standar HAM internasional. Jika sebelumnya Indonesia bersifat pasif, reluctant dan bahkan menolak untuk mengadopsi (meratifikasi), maka Indonesia di era Reformasi berubah menjadi lebih akomodatif, aktif dan bahkan proaktif bergabung dengan masyarakat internasional dalam mengadopsi berbagai standar HAM internasional tersebut. Lebih lanjut, Indonesia di era Reformasi juga telah menunjukan komitmen untuk menjalankan tanggungjawabnya sebagai negara pihak (party state) dari berbagai standar HAM internasional tersebut dengan cara berusaha mengimplementasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM internasional tersebut dalam berbagai bidang kehidupan dalam negeri. Pada akhirnya, kebijakan Indonesia yang pro-HAM tersebut terbukti bukan saja tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara Indonesia tetapi juga telah membawa manfaat positif bagi kepentingan pembangunan sosial, ekonomi dan politik nasional Indonesia. | id |
