| dc.description.abstract | Studi ini menawarkan perspektif baru dalam memahami reformasi birokrasi sebagai proses diskursif yang ditunjukan melalui pendisiplinan dan perlawanan sebagai dua dimensi yang berlangsung dalam proses tersebut. Penelitian ini ingin membuktikan bahwa birokrasi melakukan perlawanan terhadap pendisiplinan karena birokrasi memiliki kapasitas agensial untuk membentuk ulang rezim pengetahuan yang diberlakukan atas tubuhnya. Penting untuk mengungkapkan bagaimana perlawanan diekspresikan melalui tubuh karena selama ini tubuhlah yang menjadi sasaran untuk dikendalikan, atau dengan kata lain, tubuhlah yang menjadi bukti dari bekerjanya praktik kekuasaan. Pendisiplinan dan perlawanan tersebut dikaji dalam proses diskursif reformasi birokrasi yang menjadi latar penelitian ini. Universalitas konsepsi reformasi birokrasi tidak dapat dilepaskan dari pandangan Weber tentang birokrasi, yang dalam pembahasan selanjutnya digunakan sebagai patokan dalam memahami rasionalitas atau nalar di balik cara kerja birokrasi. Tetapi, penting juga untuk mengungkapkan kritik terhadap nalar Weberian tersebut yang seringkali memunculkan anggapan bahwa birokrasi semata hanya berurusan dengan hal-hal teknis/klerikal. Kritik ini menjadi pintu masuk untuk mengungkapkan nalar lain dalam memahami birokrasi. Pertarungan di antara nalar inilah yang menjadi alasan mengapa reformasi birokrasi perlu dikaji bukan sekedar sebagai perubahan manajerial, tetapi sebagai praktik kekuasaan yang diskursif. Untuk mengelaborasi praktik reformasi birokrasi sebagai kontestasi kuasa-pengetahuan tersebut, penelitian ini mengangkat kasus penyelenggaraan Program Pendanaan Kompetisi untuk akselerasi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) selama periode 2005-2010. PPK-IPM menandai sebuah perubahan penting dalam praktik perencanaan pembangunan dari yang sebelumnya bersifat konservatif menjadi lebih inovatif. Rezim kompetisi menggunakan standarisasi sebagai teknologi kekuasaan untuk mendisiplinkan tubuh aparat birokrasi, membiasakan aparat birokrasi dengan aktivitas-aktivitas pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data secara terstruktur. Proses tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi telah menjadi praktik kekuasaan yang beroperasi atas pikiran (melalui penciptaan sistem pengetahuan) dan tubuh (melalui pendisiplinan di bawah mekanisme panoptik dan teknologi diri yang bersumber dari kesadaran otonom subjek), yang berlangsung secara simultan. Munculnya perlawanan dari aparat birokrasi mengindikasikan bahwa ada bagian yang terabaikan dalam perubahan tersebut, yakni aspek kapasitas agensial. Penelitian ini menemukan bahwa aspek sistemik dan aspek agensial keduanya berperan penting demi keberlanjutan perubahan birokrasi. Model reformasi birokrasi yang sekarang berkembang tidak mengubah nalar yang mendasari cara kerja birokrasi, sehingga kendati ada perubahan dalam prosedur birokrasi, tetapi sistem secara keseluruhan tidak mengalami perubahan mendasar karena nalar yang menggerakan sistem tersebut masih dibangun di atas kepatuhan pada hirarkhi dan kewenangan. Dengan mensintesakan konsep Weber dan Foucault, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan teorisasi reformasi birokrasi dengan menawarkan pendekatan sistem dan agensi dalam mengelola perubahan. Penelitian ini memandang bahwa aspek agensial penting untuk diperhatikan dalam merancang reformasi birokrasi karena kapasitas agensial memungkinkan munculnya kepakaran sebagai nalar baru yang menjadikan aparat birokrasi lebih responsif terhadap perubahan. | id |
