| dc.description.abstract | Penambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua merupakan salah satu langkah untuk mengusahakan keamanan pasokan energi (energy security of supply) nasional dan pemanfaatan energi secara efisien. Dalam pelaksanaannya keterlibatan masyarakat dalam penambangan minyak bumi pada sumur tua menimbulkan berbagai masalah sosial dan lingkungan. Disertasi ini meneliti mengapa proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan penambangan minyak bumi pada sumur tua belum menghasilkan aktivitas partisipasi yang berkualitas? Untuk menjawab pertanyaan penelitian, dilakukan penelitian di Kabupaten Blora dan Bojonegoro dengan metode Penelitian Kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara kepada masyarakat dan pejabat yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan penambangan, penelusuran dokumen, serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan dalam aktivitas partisipasi masyarakat yang ditandai dengan rendahnya kemampuan manajemen, aktivitas yang dikendalikan oleh pemilik modal, keengganan untuk berubah dan adanya resistensi terselubung (Hidden Transcript) terhadap intervensi dari pemerintah. Kondisi tersebut disebabkan oleh (1) karakteristik masyarakat berupa: kapasitas penambang yang rendah, kebiasaan menggunakan cara-cara lama, pemahaman yang kurang tepat tentang kepemilikan lahan, lemahnya fungsi pengawasan; (2) Proses tindakan sosial yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat belum mencerminkan tindakan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas secara multidimensi, hubungan kewenangan antara penambang dan lembaga-lembaga pengelola belum mencerminkan pembagian kewenangan dan pola hubungan kerja serta koordinasi yang menghasilkan sinergi. .Kesimpulannya adalah pemberdayaan masyarakat yang kurang memperhatikan peningkatan kapasitas penambang, tidak adanya tindakan untuk meminimalisir resistensi terhadap perubahan serta pembagian kewenangan yang tidak proporsional menyebabkan lemahnya kualitas aktivitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan penambangan minyak bumi pada sumur tua. Kualitas partisipasi masyarakat yang lemah menimbulkan ketergantungan masyarakat pada agen-agen eksternal dan masyarakat kurang mampu untuk merencanakan atau memutuskan aktivitas untuk pengembangan mereka sendiri. Temuan dari studi ini adalah: pada konteks pengelolaan sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai proses peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekitarnya melalui pengaturan pembagian kewenangan dan peningkatan kapasitas, baik di tingkat individu, kelompok/organisasi maupun komunitas .Saran yang dapat diajukan adalah : Kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan dengan pola hubungan kelembagaan yang dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara konstruktif melalui peningkatan kapasitas dalam dimensi sosial, politik, ekonomi, dan hukum serta pengaturan pembagian kewenangan secara proporsional. | id |
