| dc.description.abstract | Studi ini mengkaji tentang pengaruh oligarki politik dalam representasi perempuan. Ketika Undang-undang sudah menetapkan persyaratan keterlibatan perempuan dalam politik sebanyak 30 % baik dalam kepengurusan partai politik maupun proses pencalonan, semestinya persoalan representasi perempuan akan selesai. Namun memperhatikan perkembangan demokrasi prosedural Indonesia melalui penyelenggaraan pemilu yang sangat liberal menjadikan upaya mendorong representasi perempuan belum membuahkan hasil yang maksimal karena keterpilihan perempuan pada pemilu 20014 belum mencapai angka 30 % bahkan jauh menurun dari pemilu sebelumnya berada pada titik terendah yaitu 17,3 %. Partai politik yang memiliki fungsi representasi tentu memiliki tanggungjawab untuk itu. Namun di satu sisi, partai politik saat ini sudah dikuasai oleh oligark. Oleh karenanya dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kekuatan oligarki dalam proses kandidasi, kampanye dan perhitungan suara mempengaruhi dalam keterpilihan perempuan pada Pemilu 2014 dan seberapa besar kekuatan oligarki tersebut dalam pemenuhan ketentuan kuota perempuan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, dengan metode pengambilan datanya berupa wawancara, dokumentasi dan focus grup discussion. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori representasi Anne Philips serta teori oligarki dari Robert Michels, Jeffrey Winters. Dalam teorinya Anne Philips lebih menekankan pada political present (politik kehadiran) mendorong munculnya kebijakan kuota di beberapa negara termasuk Indonesia. Untuk kasus Indonesia, kebijakan kuota yang digunakan adalah party quota, dimana tugas pemenuhan kuota ada pada partai politik. Penelitian ini menggunakan konsep oligarki partai politik yang dikemukakan oleh Robert Michels, dimana ketika kepemimpinan partai politik menjadi sebuah kebutuhan dan pemimpin menjadi profesional serta tidak dapat tergantikan disitulah muncul kekuatan oligark. Berbeda dengan Michels yang melihat oligark dalam partai politik adalah para birokrat dan profesional partai, maka Winters melihat bahwa oligark adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumberdaya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi eksklusifnya. Dalam penelitian ini konsep Winters menjadi konfirmatif terhadap perilaku elit dalam partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa oligark dari kedua partai yang menjadi obyek penelitian ini adalah aliansi antara pengurus partai di tingkat pusat yang merupakan birokrat parpol kawakan dan ekonom/pengusaha. Pada PDIP, dominasi birokrat kawakan partai lebih dominan disamping kekuasaan pengusaha, dan sebaliknya pada partai Gerindra, lebih dominan para pemilik modal disamping birokrat militernya. Dari data hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan affirmasi melalui kuota partai sebagai upaya mengurangi diskriminasi ternyata tidak cukup kuat karena kuota dilaksanakan oleh partai yang dikuasai oligark dan perempuan harus bersaing dalam demokrasi prosedural yang sangat liberalistik. | id |
