| dc.description.abstract | INTISARI Disertasi ini adalah tentang model Framework dan Proses Manajemen Informasi Terintegrasi Di Pemerintah Daerah Menggunakan Soft System Methodology dengan kasus di Pemda DIY. Model framework dan proses manajemen informasi ini dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen informasi, benchmark dari model kerangka kerja manajemen informasi pemerintah daerah di berbagai negara, dan konsep teoretik mengenai proses manajemen informasi terintegrasi. Penelitian ini di latarbelakangi permasalahan mengenai manajemen informasi di Pemda DIY yang tidak terpadu sehingga memunculkan permasalahan yang menarik untuk dikaji. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah pengelolaan informasi Pemda DIY yang dikelola secara fragmentaris, sektoral, dan independen mengakibatkan kompleksitas dan tidak terintegrasi, untuk itu diperlukan konsep baru manajemen informasi yang efektif, terintegrasi, dan berorientasi citizen centricity. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kerangka berfikir serbasistem. Kerangka berfikir serbasistem yang digunakan adalah metodologi sistem lunak. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat dirumuskan. Pertama, manajemen informasi di Pemda DIY saat ini menunjukkan model pengelolaan yang independen, sektoral dan belum berorientasi citizen centricity. Kedua, relasi antar pihak pengelola informasi secara keseluruhan belum terstruktur dengan baik, ini disebabkan belum adanya GCIO serta belum ada kelembagaaan khusus. Ketiga, implementasi peran dan fungsi organisasi pengelola informasi belum terkerangkakan dengan baik serta tidak menggunakan aplikasi infromasi terintegrasi. Keempat, model framework dan proses manajemen informasi yang sesuai untuk diterapkan di Pemda DIY adalah model yang interdependen dan terintegrasi yang didasarkan atas kerangka berpikir serbasistem. Impilkasi teoritis penelitian ini adalah, pertama, manajemen informasi merupakan model dari proses pengorganisasian informasi internal maupun eksternal untuk peningkatan kualitas layanan publik pemerintah daerah serta berorientasi citizen centricity. Model manajemen informasi ini melengkapi model proses Wilson dan model kerangkakerja Pemerintah Daerah Queensland, yang dipilih sebagai model benchmark dalam penelitian ini.. Kedua, menyempurnakan model manajemen informasi dengan memetakan peran dan interaksi sebagai sebuah sistem yang terintegrasi. Implikasi metodologisnya adalah penerapan CATWOE untuk menganalisis definisi permasalahan yang menunjukkan bahwa antara C dan A serta O sebagai komponen yang saling tak terpisahkan satu sama lain. Implikasi kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi Publik, UU 14/ 2008, PP 61/2010, dan Pergub 30/ 2013 perlu disempurnakan dengan memasukkan kerangka manajemen informasi terintegrasi dan mengakomodasi eksistensi GCIO | id |
