| dc.description.abstract | Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, merupakan hasil amandemen terhadap UU No. 33 tahun 1999, telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, bahkan sampai diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. UU ini dianggap oleh masyarakat sebagai produk kebijakan yang sangat dominatif yang meletakkan pemerintah berperan sentral dalam pengelolaan zakat. Terhadap peran itu, pemerintah mengklaim bahwa pengelolaan zakat adalah otoritasnya. Masalah ini menjadi isu utama dalam perdebatan ketika proses amandemen kebijakan zakat tersebut. Pertanyaannya adalah mengapa pemerintah ingin mendominasi pengelolaan zakat itu.Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Penelitian ini berusaha menemukan dasar argumen atas keterlibatan pemerintah dalam penegolaan zakat itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai metode yang dipilih. Data dikumpulkan dari para aktor kebijakan yang terlibat dalam proses kebijakan itu, baik berupa interview maupun dokumen-dokumen. Data dianalisis secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas melalui proses kategorisasi dan klasterisasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa basis argumen pembuat kebijakan yang meletakkan pemerintah dalam posisi dominan adalah merujuk pada model negara Islam. Kedua, keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Ketiga, dominasi pemerintah itu ternyata sudah terjadi sejak kebijakan itu diformulasikan. Hal itu ditunjukkan oleh bukti bahwa pemerintah mampu merubah secara signifikan draft RUU yang diajukan oleh parlemen melalui Daftar Inverntarisasi Masalah (DIM). Keempat, dominasi pemerintah itu telah melahirkan beberapa implikasi, yaitu terjadinya pengelolaan zakat yang sentralistik, adanya inkonsistensi rumusan kebijakan dan adanya diskriminasi terhadap lembaga zakat bentukan masyarakat. Kebijakan pengelolaan zakat ini menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan belum konsisten dalam penerapan konstitusi negara terhadap formulasi kebijakan, khususnya tentang praktek keagamaan masyarakat. Negara Pancasila belum menjadi kerangka pikir bagi para pembuat kebijakan tersebut. | id |
