| dc.description.abstract | Studi ini tentang nalar dibalik pengembangan regime electoral yang tidak menyesali hilangnya hak pilih warga Negara dalam pemilu. Studi ini menengarai adanya jebakan Formalisme dan perumitan dalam mengkonstruksikan regime electoral sehingga pengembangan regime electoral yang seharusnya memberikan penghargaan tertinggi pada penghargaan hak pilih warga Negara, justru abai dengan tugas utamanya itu. Regime electoral yang dikembangkan disadari atau tidak telah berkembang menuju regime yang sarat dengan formalism dan terjebak pada perumitan-perumitan teknis administrative yang dianalisis dari masalah yang terjadi pada pemilu 2009 yaitu hilangnya hak pilih warga Negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang dipergunakan pada pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD 2009 dan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2009. Meskipun masalahnya baru dimunculkan paska pemilu Presiden Wakil Presiden 2009 oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mega-Pro (Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto) dan JK-Win (Jusuf Kalla dan Wiranto), permasalahan pembuatan Daftar Pemilih Tetap sebenarnya sudah dimulai sejak perumusan undang-undangnya baik undang-undang yang mengatur kelembagaan penyelenggara pemilu maupun undang-undang pemilunya. Oleh sebab itu, studi ini berusaha menjawab pertanyaan utama yaitu bagaimana visi kewarganegaraan dibalik pengembangan electoral governance di Indonesia dan mengapa regime elektoral yang dikembangkan di Indonesia abai dalam menjamin hak pilih warga negara? Untuk menjawab dua pertanyaan besar itu, studi yang menggunakan metode kualitatif ini memaparkan konstruksi visi kewarganegaraan yang terbelah dan kontestasi pemikiran kalangan Civic Republican dan Liberal yang meskipun tersembunyi tetapi berdampak nyata dalam praktek pengembangan demokrasi di Indonesia bahkan sejak perumusan visi kewarganegaraannya. Ide Rousseau tentang Republican Liberalism yang memberi perhatian pada kepentingan bersama (Common Good) yang berusaha menjaga kesimbangan antara hak dan kewajiban tidak begitu saja dapat diwujudkan. Begitu juga idealitas Negara hukum versi Richard Bellamy, dimana sebagai sebuah negara hukum perlu memberi perhatian pada pengembangan demokrasi substansial dan demokrasi prosedural, hal ini tidak mudah dikembangkan. Demokrasi substansial yang memberikan bobot perhatian yang penuh kepada penghargaan hak pilih warga negara sebagaimana dikonstruksikan oleh kalangan Liberal tidak selalu sejalan dengan demokrasi prosedural yang memberikan perhatian pada tatacara pengelolaan demokrasi khususnya pada pemenuhan aspek prosedural mekanistis, sebagaimana pemikiran kalangan Civic Republican. Kontestasi pemikiran ini berlangsung terus menerus sehingga akibatnya Negara yang berkeadilan dan mampu melindungi hak pilih warga Negara sebagaimana idealisme yang dikemukakan John Rawls masih menjadi angan-angan. Studi ini mengungkapkan betapa kontestasi pemikiran Civic Republican dan Liberalismini telah menjebak penyelenggaraan pemilu yang ditugaskan untuk melindungi hak pilih warga Negara, justru abai pada kepentingan besarnya, tetapi terjebak pada formalitas dan perumitan administrative dan teknis. Hal tersebut diawali sejak pembahasan undang-undang sampai implementasinya yang sarat dengan legalitas formal, tapi abai terhadap kepentingan substansial: Menjamin hak pilih warga Negara. | id |
