| dc.description.abstract | Seringkali kita dikejutkan oleh berbagai aksi kekerasan yang mengancam kehidupan kita sehari-hari. Seolah-olah kita telah kehilangan rasa kemanusiaan dan kemampuan mengendalikan diri secara individual dan kolektif. Situasi ini menjadi sangat ironis ketika stereotype yang selama ini dominan dan mengakar bahwa bangsa kita adalah bangsa yang ramah, santun, religius yang selama ini kita banggakan, sungguh mengherankan, begitu mendadak, bagian-bagian dari bangsa ini menjadi beringas. Fenomena tersebut bahkan muncul dalam berbagai arena demokrasi menyeruak ditengah iklim reformasi, termasuk dalam pilkadasung di Tuban Jawa Timur. Sehingga, Pemerintah propinsi Jawa Timur memasukkan kasus Tuban kedalam tiga masalah besar Jawa Timur saat ini selain masalah pendidikan dan Lumpur Lapindo. Sebagaimana diketahui, aksi kekerasan tersebut di picu oleh pengumuman hasil perolehan suara Pilkadasung 2006 yang memenangkan salah satu calon yang diajukan partai tertentu. Massa yang tidak puas menduga kemenangan itu dilalui dengan berbagai kecurangan sehingga calon bupati pilihan mereka kalah, sehingga mereka emosi dan melampiaskan kemarahan mereka dengan melakukan aksi kekerasan berupa pembakaran dan pengrusakan. Yang menjadi pertanyaan adalah Apakah kekerasan yang muncul di Tuban merupakan persoalan pilkada ansich yang didasarkan pada tiga peta kekuatan politik utama di Tuban yaitu Golkar, PDIP dan PKB. Padahal, mestinya kerusuhan dan kekerasan akan pecah dan eskalasinya lebih massif setelah pemilu legislatif lalu yang memenangkan partai Golkar.,atau pada pilkada 2001 yang mengantarkan Haeny Relawati yang juga diusung Partai golkar menjadi Bupati periode 2001-2006, mengalahkan pasangan Noor Nahar-Slamet Soesilo yang dicalonkan PDIP dan PKB. Jika ini hanya permasalahan pilkada, katakanlah ketidakadilan KPU sebagai wasit, mengapa tidak terjadi di Depok? Dan mengapa kerusakan dan pembakaran tidak hanya ditimpakan kepada KPU (saja) di Tuban? Atau seperti yang terjadi di Aceh Tengah belum lama ini, ketika Pilkada di daerah tersebut dinilai telah gagal dan munculnya tuntutan pilkada ulang sampai memunculkan kekerasan berupa pengrusakan dan pembakaran kantor KIP (Komisi Independen Pemilihan) Aceh Tengah saja, tidak sebagaimana yang terjadi di Tuban yang dibakar dan dirusak tidak hanya kantor KPU tetapi sangat massif. Oleh karena itu muncul pertanyaan Ada apa dengan kekerasan di Tuban Adakah persoalan lain yang tidak nampak? Metode penelitian ini deskriptif kualitatif-analitif, berdasarkan jenis ini, penulis berusaha membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat dengan dukungan data dari interview dengan actor-aktor kunci dan masyarakat Tuban serta dari berbagai sumber lain yang menjelaskan kerusuhan dan kekerasan kolektif tersebut kemudian dianalisis dengan rangka teori yang relevan sehingga menghasilkan simpulan ilmiah. Dalam tradisi teoritik-akademis tentang kekerasan, teradapat tiga kiblat pandangan yang menjelaskan fenomena tersebut, yaitu kekerasan sebagai tindakan aktor, produk struktur dan jejajaring antara actor dan struktur. Untuk memahami sebuah fenomena kekerasan perlu dipilah antara faktor kondisi dan pemicu..Faktor kondisi atau penyebab meliputi kondisi sosial, kultural, psikologi, ekonomi dan politik bagi munculnya ketidakpuasan, kekecewaan, frustasi, sementara pemicu yang merupakan kejadian aktual dan kasat mata yang sekedar meletupkan ketidakpuasan itu menjadi kerusuhan massal. Bentuk kekerasan yang terjadi di Tuban adalah spiral kekerasan, kekerasan langsung merupakan akibat dari kekerasan tidak langsung (struktural), kekerasan merupakan produk struktur, karena akumulasi kekecewaan ditingakat massa dan elite yang terhalang potensinya secara wajar oleh struktur. Spiral kekerasan tersebut mensyaratkan adanya empat komponen utama yaitu kondisi structural, factor pemicu berupa even politik, social cleavelage dan identitas kolektif serta faktor agensi berupa kalkulasi dan mobilisasi elite. Keempat komponen tersebut berjalin kelindan membentuk sebuah rantai kekerasan yang memproduksi kekerasan kolektif (langsung). Sehingga proses pilkada dan berbagai alasan yang terkait didalamnya, hanyalah menjadi pemicu bagi munculnya kekerasan langsung. | |
