| dc.description.abstract | Tesis ini bertujuan menelusuri adaptasi pamswakarsa di Pulau Lombok. Dalam studi ini pamswakarsa di lihat dalam bingkai keberlanjutan dan perubahan dari entitas yang telah ada sebelumnya. Secara metodologis, studi ini menggunakan pendekatan studi kasus sebagai metode untuk mendapatkan data. Penelusuran studi ini memperlihatkan entitas yang pada masa kini dikenal dengan pamswakarsa memiliki kesamaan dengan gerakan-gerakan protes sosial yang di usung masyarakat pedesaan pada abad ke-19. Gerakan-gerakan ini populer dikenal dengan istilah congah. Congah adalah bentuk ekspresi ketidakpuasan masyarakat atas negara yang dianggap eksploitatif dan gagal menjalankan fungsinya. Ruh gerakan ini adalah protes sosial atas negara, yang dibungkus dengan nilai-nilai kultural dan religi. Congah beradaptasi menjadi pamswakarsa. Adaptasi pamswakarsa dipengaruhi tiga faktor kunci, yakni: adanya perubahan setting politik lokal; terbukanya ruang ekspresi politik; serta adanya kontestasi elit agama vis a vis bangsawan. Keberlanjutan dan perubahan congah menjadi pamswakarsa terlihat dari kesamaan tiga unsur penting, yaitu: basis ideologis; basis elit; serta basis geografis. Pamswakarsa dengan demikian adalah bentuk protes sosial dan implikasi atas kegagalan negara menjalankan fungsi dasarnya, yakni keamanan. Institusi-institusi seperti ini akan selalu hadir manakala negara abai dan tidak mampu memberikan rasa aman. Entitas ini akan tetap ada dengan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial dan politik lokal dimana ia hidup. Dalam konteks relasi negara-masyarakat, keberlanjutan dan perubahan pamswakarsa memberi ruang rekonseptualisasi labelisasi negara terutama dilevel lokal. Relasi negara-masyarakat bersengkarut dengan entitas-entitas sosial dan politik lokal. Dinamika pamswakarsa menjadi penanda negara yang tersandera oleh entitas-entitas sosial dan politik lokal. Sebagian otoritas keamanan negara terenggut oleh institusi-institusi lokal. Sehingga, pada kadar tertentu, negara mengalami pelemahan kekuasaan (powerless). Hasil studi ini lebih lanjut menunjukkan, perembesan negara ditingkat lokal hanya pada level simbolik yakni kehadiran institusi-institusi formal negara modern. Namun, institusi-institusi ini tidak mampu menegasikan nilai dan institusi lokal yang telah ada sebelumnya. Oleh karenanya, penamaan (labelisasi) tentang kapasitas negara perlu dirumuskan kembali dan diletakkan pada konteks lokalitas dengan tanpa mengabaikan kenyataan-kenyataan dinamika sejarah, sosial dan politik di tingkat lokal.* | |
