| dc.description.abstract | INTISARI Pokok kajian dalam penelitian ini berusaha menjelaskan: (1) bagaimana portal Kompas.com dan Republika.co.id mengkonstruksi berita fatwa haram BPJS Kesehatan dari MUI; (2) bagaimana perbedaan frame berita antara portal Kompas.com dan Republika.co.id; dan (3) bagaimana bentuk struktur kekuasaan simbolik dalam portal Kompas.com dan Republika.co.id yang diproduksi dari pertarungan wacana antara negara dan masyarakat sipil dalam berita fatwa haram BPJS Kesehatan dari MUI. Penelitian ini menggunakan teknik analisis framing model Gamson dan Modigliani dengan dua perangkat utama yaitu framing devices dan reasoning devices. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksi realitas media massa sebagai teori utama, serta teori ekonomi politik dan teori agenda-setting sebagai teori pendukung. Terdapat dua puluh sembilan (29) item berita seputar fatwa haram BPJS Kesehatan dari MUI pada portal Kompas.com, dan empat puluh tujuh (47) item berita tentang fatwa haram BPJS Kesehatan dari MUI pada portal Republika.co.id. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) portal Kompas.com dalam pemberitaannya cenderung mengkonstruksi bahwa fatwa haram BPJS Kesehatan dari MUI tidak memperoleh kesepakatan dari pihak-pihak tertentu dan menyarankan agar MUI merevisi atau meninjau kembali isi fatwa tersebut. Adapun portal Republika.co.id cenderung mengkonstruksi isu tersebut sebagai suatu ketidaksesuaian yang terjadi dalam program BPJS Kesehatan terkait adanya sistem-sistem dalam program tersebut yang dianggap MUI belum sesuai dengan kaidah syariah sehingga pemerintah harus segera membentuk BPJS Kesehatan berbasis syariah guna memenuhi kepentingan kaum muslim di Indonesia; (2) terkait dengan perbedaan frame atau cara membingkai berita antara portal Kompas.com maupun Republika.co.id, terdapat perbedaan diantara keduanya, namun tidak terlalu signifikan; (3) berdasarkan distribusi sumber berita tersebut, portal Kompas.com didominasi oleh sumber berita negara dalam pemberitaannya, yakni sebanyak 12 sumber berita, sedangkan sumber berita non negara/ masyarakat sipil sebanyak 3 sumber berita. Posisi sumber negara sebagai sumber dominan mencerminkan berita fatwa haram BPJS Kesehatan didominasi oleh sumber yang tidak sepakat dengan fatwa haram dari MUI. Pada portal Republika.co.id, sumber berita non negara menjadi sumber dominan yakni sebanyak 11 sumber berita, sebaliknya sumber berita negara sebanyak 9 sumber berita. Penemuan tersebut mencerminkan bahwa berita fatwa haram pada portal Republika.co.id didominasi oleh sumber non negara atau sumber yang merepresentasikan masyarakat sipil. Portal Kompas.com berorientasi pada kepentingan negara dalam mengonstruksi isu fatwa haram BPJS Kesehatan, sebaliknya portal Republika.co.id berorientasi pada kepentingan masyarakat sipil dalam mengonstruksi isu fatwa haram BPJS Kesehatan. Sehingga, masyarakat sipil berhasil menjadi pengendali wacana pembentukan layanan BPJS Kesehatan berbasis syariah atau penentu krisis terkait polemik fatwa haram BPJS Kesehatan dari MUI khususnya pada portal Republika.co.id. Kata Kunci: Fatwa Haram MUI, Konstruksi Realitas, Praktik Kekuasaan Simbolik, Kompas.com, Republika.co.id. | |
