kubuku

Pengantar Ilmu Politik; Kerangka Berpikir dalam Dimensi Arts, Praxis & Policy

2013-01-01T00:00:00Z

Pengantar Ilmu Politik; Kerangka Berpikir dalam Dimensi Arts, Praxis & Policy

Isi dari buku ini banyak mengutip teori-teori dari berbagai pihak yang dianggap umpuni di bidang ilmu politik, tujuan pengutipan teori-teori tersebut tiada lain untuk memudahkan para intelektual muda yang sedang menempuh studi ilmu politik dalam mencari referensi teori yang relevan mengenai wilayah kajian ilmu politik. Selain itu juga buku ini memberikan interpretasi terhadap beberapa teori hingga menawarkan teori-teori alternatif.

Buku ini terdiri dari tiga bab, bab pertama mengulas tentang wilayah kajian ilmu politik berikut penteorian yang diberikan oleh berbagai pakar. Pada bab kedua dari buku ini menawarkan konsep politik dalam lingkup lokal, dimulai dari pemikiran desa sebagai "sumber" kekuasaan hingga distorsi demokrasi yang ditemukan pada pemilukada yang berimplikasi terhadap penguatan demokrasi di lingkup lokal. Bab ketiga dari buku ini mencoba meletakkan kerangka berpikir dalam melakukan studi analisa politik dengan studi kasus peta politik parlemen dan relasinya terhadap pemilukada dan studi analisis strategi pemasaran politik yang keseluruhan pada bab ketiga ini difokuskan pada realitas politik di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Utara.

Ilmu Hubungan Internasional; Politik, Ekonomi, Keamanan, dan Isu Global Kontemporer

2013-01-01T00:00:00Z

Ilmu Hubungan Internasional; Politik, Ekonomi, Keamanan, dan Isu Global Kontemporer

Seiring perkembangan jaman dengan adanya globalisasi, Studi Ilmu Hubungan Internasional tidak hanya berhenti pada Strata 1 (S1) saja melainkan lebih dari itu. Ilmu Hubungan Internasional saat ini kian berkembang dengan pesat, tidak hanya membicarakan seputar isu hubungan sebuah negara yang melewati batas-batasnya untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan negara lainnya. Namun juga telah berkembang membahas isu-isu yang lebih krusial seperti isu-isu global kontemporer termasuk korupsi, keamanan internasional, terorisme dan masalah lingkungan. Terlebih lagi, semua isu-isu tersebut tentunya menyangkut persoalan ekonomi-politik yakni berkaitan dengan who gets what, when, how and how much. Sehingga tidak menutup kemungkinan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan memunculkan hipotesis yang berbeda-beda. Hal tersebut selanjutnya juga akan dianalisa melalui Perspektif dalam Politik Global.

Oleh karena itu, buku ini bisa dijadikan sebagai rujukan penting dan memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Hubungan Internasional secara signifikan. Buku ini akan menjawab beberapa pertanyaan dasar mengenai materi perkuliahan yang penulis pelajari di Program Pasca Sarjana HI, dan akan membahas lebih lanjut mengenai materi-materi yang dipelajari pada semester awal. Dilihat dari isi, buku ini sangat tepat bagi mahasiswa yang ingin memperdalam, mempelajari, mengenal bidang Ilmu Hubungan Internasional.

Humas Pemerintah

2023-01-01T00:00:00Z

Humas Pemerintah

Seperti halnya di institusi swasta, humas pemerintah memegang peranan penting dalam membangun citra positif institusinya. Namun, lembaga kehumasan pemerintah pada saat ini bagai hidup segan mati tak mau. Masalah sumber daya manusia yang kurang baik kuantitas maupun kualitasnya, keterbatasan anggaran, hingga keterbatasan kewenangan selalu dituding sebagai penyebab utama kegagalan humas menjalankan tugasnya.

Di lingkungan pemerintah daerah, permasalahan menjadi semakin rumit karena tugas kehumasan sulit dibedakan dengan urusan komunikasi dan informatika. Padahal, kegagalan humas pemerintah dapat berakibat fatal, yakni terganggunya stabilitas kehidupan masyarakat. Tidak diterimanya kebijakan pemerintah di tengah masyarakat merupakan salah satu akibat dari kurang berfungsinya humas.

Di era keterbukaan informasi publik ini, sudah saatnya peran humas pemerintah dioptimalkan. Berbagai permasalahan yang membelit humas pemerintah harus diurai. Humas harus berperan sebagai juru bicara yang efektif bagi pemerintah. Peran strategis ini harus dimanfaatkan untuk membangun opini yang baik di tengah masyarakat tentang pemerintah dan penyelenggaraan pemerintahan. Humas harus mampu membentuk dan mengarahkan opini publik kepada citra positif pemerintah.

Berkaitan dengan segala permasalahan yang membelit lembaga kehumasan pemerintah, buku ini mencoba mengurainya. Oleh karena itulah, buku ini dapat menjadi referensi kecil bagi para pemula yang ingin mengetahui seluk beluk humas pemerintah. Buku ini juga cocok untuk dibaca rekan-rekan mahasiswa yang sedang mendalami ilmu komunikasi dan kehumasan.

Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia

2012-01-01T00:00:00Z

Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia

Dalam satu dasawarsa terakhir ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan wilayah negara menjadi fenomena yang sangat menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan karena masalah perbatasan, terutama perbatasan antar negara bersifat multi dimensional.

Permasalahan yang cukup menonjol dan sangat menarik perhatian kita akhir-akhir ini adalah berbagai pelanggaran kedaulatan atas wilayah negara, klaim sepihak terhadap kepemilikan sumberdaya alam/pulau/wilayah teritorial sutu negara oleh negara lain, pelbagai pelanggaran HAM di wilayah perbatasan (seperti trafficking in person atau yang lebih dikenal dengan istilah perdagangan manusia), berbagai tindak pidana/kriminal di perbatasan (illegal logging, arm smuggling, illegal fishing), ancaman terorisme, dan lain sebagainya.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masih rawannya wilayah perbatasan antarnegara terhadap berbagai permasalahan yang bersifat multidimensi. Belum jelasnya penetapan batas wilayah antar negara merupakan salah satu pemicu bagi munculnya permasalahan-permasalahan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, pemahaman terhadap konsepsi negara, wilayah negara maupun batas wilayah merupakan langkah awal bagi terciptanya pemahaman yang komprehensif terhadap arti penting wilayah perbatasan negara, terutama bagi terciptanya situasi yang kondusif bagi kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara.

Buku ini mencoba memberikan gambaran mengenai wilayah negara dan keterkaitannya dengan hukum nasional khususnya dalam menjamin kedaulatan wilayah dan integritas bangsa dan negara, termasuk di dalamnya tentang pengaturan hukum wilayah negara serta hak negara lain di wilayah teritorial Indonesia, khususnya perairan dan udara