http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/repo/handle/15717717/4 Mon, 06 Apr 2026 05:56:00 GMT 2026-04-06T05:56:00Z http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/repo/handle/15717717/42128 HILANGNYA SUARA WARGA NEGARA: Jebakan Formalisme dan Perumitan Dalam Regime Elektoral SRI NURYANTI - Studi ini tentang nalar dibalik pengembangan regime electoral yang tidak menyesali hilangnya hak pilih warga Negara dalam pemilu. Studi ini menengarai adanya jebakan Formalisme dan perumitan dalam mengkonstruksikan regime electoral sehingga pengembangan regime electoral yang seharusnya memberikan penghargaan tertinggi pada penghargaan hak pilih warga Negara, justru abai dengan tugas utamanya itu. Regime electoral yang dikembangkan disadari atau tidak telah berkembang menuju regime yang sarat dengan formalism dan terjebak pada perumitan-perumitan teknis administrative yang dianalisis dari masalah yang terjadi pada pemilu 2009 yaitu hilangnya hak pilih warga Negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang dipergunakan pada pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD 2009 dan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2009. Meskipun masalahnya baru dimunculkan paska pemilu Presiden Wakil Presiden 2009 oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mega-Pro (Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto) dan JK-Win (Jusuf Kalla dan Wiranto), permasalahan pembuatan Daftar Pemilih Tetap sebenarnya sudah dimulai sejak perumusan undang-undangnya baik undang-undang yang mengatur kelembagaan penyelenggara pemilu maupun undang-undang pemilunya. Oleh sebab itu, studi ini berusaha menjawab pertanyaan utama yaitu bagaimana visi kewarganegaraan dibalik pengembangan electoral governance di Indonesia dan mengapa regime elektoral yang dikembangkan di Indonesia abai dalam menjamin hak pilih warga negara? Untuk menjawab dua pertanyaan besar itu, studi yang menggunakan metode kualitatif ini memaparkan konstruksi visi kewarganegaraan yang terbelah dan kontestasi pemikiran kalangan Civic Republican dan Liberal yang meskipun tersembunyi tetapi berdampak nyata dalam praktek pengembangan demokrasi di Indonesia bahkan sejak perumusan visi kewarganegaraannya. Ide Rousseau tentang Republican Liberalism yang memberi perhatian pada kepentingan bersama (Common Good) yang berusaha menjaga kesimbangan antara hak dan kewajiban tidak begitu saja dapat diwujudkan. Begitu juga idealitas Negara hukum versi Richard Bellamy, dimana sebagai sebuah negara hukum perlu memberi perhatian pada pengembangan demokrasi substansial dan demokrasi prosedural, hal ini tidak mudah dikembangkan. Demokrasi substansial yang memberikan bobot perhatian yang penuh kepada penghargaan hak pilih warga negara sebagaimana dikonstruksikan oleh kalangan Liberal tidak selalu sejalan dengan demokrasi prosedural yang memberikan perhatian pada tatacara pengelolaan demokrasi khususnya pada pemenuhan aspek prosedural mekanistis, sebagaimana pemikiran kalangan Civic Republican. Kontestasi pemikiran ini berlangsung terus menerus sehingga akibatnya Negara yang berkeadilan dan mampu melindungi hak pilih warga Negara sebagaimana idealisme yang dikemukakan John Rawls masih menjadi angan-angan. Studi ini mengungkapkan betapa kontestasi pemikiran Civic Republican dan Liberalismini telah menjebak penyelenggaraan pemilu yang ditugaskan untuk melindungi hak pilih warga Negara, justru abai pada kepentingan besarnya, tetapi terjebak pada formalitas dan perumitan administrative dan teknis. Hal tersebut diawali sejak pembahasan undang-undang sampai implementasinya yang sarat dengan legalitas formal, tapi abai terhadap kepentingan substansial: Menjamin hak pilih warga Negara. Sun, 01 Jan 2017 00:00:00 GMT http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/repo/handle/15717717/42128 2017-01-01T00:00:00Z http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/repo/handle/15717717/42127 Dominasi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat) ABDUL GHOFFAR - Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, merupakan hasil amandemen terhadap UU No. 33 tahun 1999, telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, bahkan sampai diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. UU ini dianggap oleh masyarakat sebagai produk kebijakan yang sangat dominatif yang meletakkan pemerintah berperan sentral dalam pengelolaan zakat. Terhadap peran itu, pemerintah mengklaim bahwa pengelolaan zakat adalah otoritasnya. Masalah ini menjadi isu utama dalam perdebatan ketika proses amandemen kebijakan zakat tersebut. Pertanyaannya adalah mengapa pemerintah ingin mendominasi pengelolaan zakat itu.Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Penelitian ini berusaha menemukan dasar argumen atas keterlibatan pemerintah dalam penegolaan zakat itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai metode yang dipilih. Data dikumpulkan dari para aktor kebijakan yang terlibat dalam proses kebijakan itu, baik berupa interview maupun dokumen-dokumen. Data dianalisis secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas melalui proses kategorisasi dan klasterisasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa basis argumen pembuat kebijakan yang meletakkan pemerintah dalam posisi dominan adalah merujuk pada model negara Islam. Kedua, keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Ketiga, dominasi pemerintah itu ternyata sudah terjadi sejak kebijakan itu diformulasikan. Hal itu ditunjukkan oleh bukti bahwa pemerintah mampu merubah secara signifikan draft RUU yang diajukan oleh parlemen melalui Daftar Inverntarisasi Masalah (DIM). Keempat, dominasi pemerintah itu telah melahirkan beberapa implikasi, yaitu terjadinya pengelolaan zakat yang sentralistik, adanya inkonsistensi rumusan kebijakan dan adanya diskriminasi terhadap lembaga zakat bentukan masyarakat. Kebijakan pengelolaan zakat ini menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan belum konsisten dalam penerapan konstitusi negara terhadap formulasi kebijakan, khususnya tentang praktek keagamaan masyarakat. Negara Pancasila belum menjadi kerangka pikir bagi para pembuat kebijakan tersebut. Sun, 01 Jan 2017 00:00:00 GMT http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/repo/handle/15717717/42127 2017-01-01T00:00:00Z http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/repo/handle/15717717/42126 MODEL FRAMEWORK DAN PROSES MANAJEMEN INFORMASI TERINTEGRASI DI PEMERINTAH DAERAH MENGGUNAKAN SOFT SYSTEM METHODOLOGY (Kasus di Pemerintah Daerah DIY) R.M. AGUNG HARIMURTI - INTISARI Disertasi ini adalah tentang model Framework dan Proses Manajemen Informasi Terintegrasi Di Pemerintah Daerah Menggunakan Soft System Methodology dengan kasus di Pemda DIY. Model framework dan proses manajemen informasi ini dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen informasi, benchmark dari model kerangka kerja manajemen informasi pemerintah daerah di berbagai negara, dan konsep teoretik mengenai proses manajemen informasi terintegrasi. Penelitian ini di latarbelakangi permasalahan mengenai manajemen informasi di Pemda DIY yang tidak terpadu sehingga memunculkan permasalahan yang menarik untuk dikaji. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah pengelolaan informasi Pemda DIY yang dikelola secara fragmentaris, sektoral, dan independen mengakibatkan kompleksitas dan tidak terintegrasi, untuk itu diperlukan konsep baru manajemen informasi yang efektif, terintegrasi, dan berorientasi citizen centricity. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kerangka berfikir serbasistem. Kerangka berfikir serbasistem yang digunakan adalah metodologi sistem lunak. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat dirumuskan. Pertama, manajemen informasi di Pemda DIY saat ini menunjukkan model pengelolaan yang independen, sektoral dan belum berorientasi citizen centricity. Kedua, relasi antar pihak pengelola informasi secara keseluruhan belum terstruktur dengan baik, ini disebabkan belum adanya GCIO serta belum ada kelembagaaan khusus. Ketiga, implementasi peran dan fungsi organisasi pengelola informasi belum terkerangkakan dengan baik serta tidak menggunakan aplikasi infromasi terintegrasi. Keempat, model framework dan proses manajemen informasi yang sesuai untuk diterapkan di Pemda DIY adalah model yang interdependen dan terintegrasi yang didasarkan atas kerangka berpikir serbasistem. Impilkasi teoritis penelitian ini adalah, pertama, manajemen informasi merupakan model dari proses pengorganisasian informasi internal maupun eksternal untuk peningkatan kualitas layanan publik pemerintah daerah serta berorientasi citizen centricity. Model manajemen informasi ini melengkapi model proses Wilson dan model kerangkakerja Pemerintah Daerah Queensland, yang dipilih sebagai model benchmark dalam penelitian ini.. Kedua, menyempurnakan model manajemen informasi dengan memetakan peran dan interaksi sebagai sebuah sistem yang terintegrasi. Implikasi metodologisnya adalah penerapan CATWOE untuk menganalisis definisi permasalahan yang menunjukkan bahwa antara C dan A serta O sebagai komponen yang saling tak terpisahkan satu sama lain. Implikasi kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi Publik, UU 14/ 2008, PP 61/2010, dan Pergub 30/ 2013 perlu disempurnakan dengan memasukkan kerangka manajemen informasi terintegrasi dan mengakomodasi eksistensi GCIO Sun, 01 Jan 2017 00:00:00 GMT http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/repo/handle/15717717/42126 2017-01-01T00:00:00Z http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/repo/handle/15717717/42125 REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN DALAM OLIGARKI PARTAI POLITIK ENDANG SULASTRI - Studi ini mengkaji tentang pengaruh oligarki politik dalam representasi perempuan. Ketika Undang-undang sudah menetapkan persyaratan keterlibatan perempuan dalam politik sebanyak 30 % baik dalam kepengurusan partai politik maupun proses pencalonan, semestinya persoalan representasi perempuan akan selesai. Namun memperhatikan perkembangan demokrasi prosedural Indonesia melalui penyelenggaraan pemilu yang sangat liberal menjadikan upaya mendorong representasi perempuan belum membuahkan hasil yang maksimal karena keterpilihan perempuan pada pemilu 20014 belum mencapai angka 30 % bahkan jauh menurun dari pemilu sebelumnya berada pada titik terendah yaitu 17,3 %. Partai politik yang memiliki fungsi representasi tentu memiliki tanggungjawab untuk itu. Namun di satu sisi, partai politik saat ini sudah dikuasai oleh oligark. Oleh karenanya dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kekuatan oligarki dalam proses kandidasi, kampanye dan perhitungan suara mempengaruhi dalam keterpilihan perempuan pada Pemilu 2014 dan seberapa besar kekuatan oligarki tersebut dalam pemenuhan ketentuan kuota perempuan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, dengan metode pengambilan datanya berupa wawancara, dokumentasi dan focus grup discussion. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori representasi Anne Philips serta teori oligarki dari Robert Michels, Jeffrey Winters. Dalam teorinya Anne Philips lebih menekankan pada political present (politik kehadiran) mendorong munculnya kebijakan kuota di beberapa negara termasuk Indonesia. Untuk kasus Indonesia, kebijakan kuota yang digunakan adalah party quota, dimana tugas pemenuhan kuota ada pada partai politik. Penelitian ini menggunakan konsep oligarki partai politik yang dikemukakan oleh Robert Michels, dimana ketika kepemimpinan partai politik menjadi sebuah kebutuhan dan pemimpin menjadi profesional serta tidak dapat tergantikan disitulah muncul kekuatan oligark. Berbeda dengan Michels yang melihat oligark dalam partai politik adalah para birokrat dan profesional partai, maka Winters melihat bahwa oligark adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumberdaya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi eksklusifnya. Dalam penelitian ini konsep Winters menjadi konfirmatif terhadap perilaku elit dalam partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa oligark dari kedua partai yang menjadi obyek penelitian ini adalah aliansi antara pengurus partai di tingkat pusat yang merupakan birokrat parpol kawakan dan ekonom/pengusaha. Pada PDIP, dominasi birokrat kawakan partai lebih dominan disamping kekuasaan pengusaha, dan sebaliknya pada partai Gerindra, lebih dominan para pemilik modal disamping birokrat militernya. Dari data hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan affirmasi melalui kuota partai sebagai upaya mengurangi diskriminasi ternyata tidak cukup kuat karena kuota dilaksanakan oleh partai yang dikuasai oligark dan perempuan harus bersaing dalam demokrasi prosedural yang sangat liberalistik. Sun, 01 Jan 2017 00:00:00 GMT http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/repo/handle/15717717/42125 2017-01-01T00:00:00Z