Evaluasi Otonomi Daerah Yang Dititikberatkan Pada Daerah Tingkat II Studi Kasus Pelaksanaan UU no 5 Tahun 1974 di Kabupaten Dati II Simalungun dan Kabupaten Dati II Deli Serdang Propinsi Sumatera Uta
Abstract
Otonomi Daerah membawa konsekuensi perubahan pada otoritas kewenagan dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralisasi dan pengaruhnya pada Pemerintahan kota, baik kabupaten ataupun propinsi