Show simple item record

dc.contributor.advisorDr. Nanang Pamuji Mugasejatiid
dc.contributor.authorALIF FADHIYAH Cid
dc.date.accessioned2020-12-01T05:39:43Z
dc.date.available2020-12-01T05:39:43Z
dc.date.issued31-12-2018id
dc.identifier.urihttp://digilib.fisipol.ugm.ac.id/repo/handle/15717717/20825
dc.description.abstractSkripsi ini menjelaskan moratorium lahan gambut sebagai politik teritorialisasi, di mana berbagai aktor yang ada bersaing untung mengamankan kepentingannya masing-masing. Moratorium lahan gambut yang didasari oleh PP Nomor 71/2014, yang direvisi menjadiid
dc.language.isoidid
dc.publisherS1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONALid
dc.subject.ddcid
dc.titlePOLITIK TERITORIALISASI DALAM KONFLIK KEPENTINGAN LAHAN GAMBUT DI ERA JOKOWI STUDI KASUS : SEMENANJUNG KAMPAR, RIAU DAN PT RAPPid
dc.typeThesisid
dc.description.keywordsmoratorium, lahan gambut, Peraturan Pemerintah (PP), teritori, teritorialitas, teritorialisasi, kebakaran, pemerintah, swasta, Semenanjung Kampar, PT RAPP/moratorium, peatland, Peraturan Pemerintah (PP), territory, territoriality, territorialization, firid


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record