The systematic records process of Peraturan Pemerintah is also balanced with the application of security classification and records access. This classification is to protect the information and physical records from damage and lose so that the records are available, easy to read, intact, authentic, trustworthy, and save. There are three methods used in writing this final report. Participation observation that was done by joining in process of records managing in Ministry of State Secretary of Indonesia from processing to records service in Bagian Arsip. Interview that was done by asking and answering to records managers who manage and give the records service in Ministry of State Secretary of Indonesia. The third is literature review which is used as reference and to collect the data in writing this final project. The records services of Peraturan Pemerintah in Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia has been appropriate to the security classification and records access. However, there is less coordination between Bagian Arsip, PPID, and Asisten Deputi Hukum on providing clarity in charge of records service of the original draft file. Pengolahan arsip Peraturan Pemerintah secara sistematis diimbangi dengan penerapan klasifikasi keamanan dan akses arsip. Klasifikasi ini bertujuan untuk melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan agar dapat tetap tersedia, mudah dibaca, utuh, otentik, andal serta terjaga keamanannya. Terdapat tiga metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini. Observasi partisipasi yang dilakukan dengan turut serta langsung dalam proses pengelolaan arsip di Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dari pengolahan sampai layanan arsip di Bagian Arsip. Wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab kepada arsiparis yang mengelola dan memberikan layanan arsip di Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Studi pustaka yang digunakan sebagai referensi dan pengumpulan data dalam penulisan tugas akhir. Layanan arsip Peraturan Pemerintah di Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia sudah berdasarkan pada klasifikasi keamanan dan akses arsip. Namun terdapat kendala yang menghambat yaitu kurangnya koordinasi antara Bagian Arsip, PPID, dan Asisten Deputi Hukum dalam memberikan kejelasan penanggungjawab layanan arsip berkas naskah asli.