| dc.description.abstract | Keputusan pemerintah untuk melaksanakan operasi militer di Aceh, yang kemudian dikenal dengan istilah DOM( Daerah Operasi Militer), merupakan suatu kebijakan publik dalam ran& keamanan nasiod Persoalannya adalah, apakah keputusan DOM tersebut tepat dan dibutuhkan. Dari segi model aktor rasional, keputusan DOM tersebut diharapkan menunjukkan hubungan kausalitas antara tujuan pemerintah dengan penggunaan sarana. Inti permasalahan pemberontakan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) adalah adanya perilaku tidak adil pemerintah dan pengabaian harkat dan martabat rakyat Aceh, sehingga gejolak yang timbul lebih merupakan ekspresi dari ketidakpuasaan masyarakat. Sebaliknya dari persepsi pemerintah, masalah keamananlah yang menjadi inti permasalahan, karenanya solusi yang paling tepat adalah pendekatan keamanan DOM. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak 1989 sampai dengan 1999, dengan korban rakyat yang sedemikian besar, merupakan gambaran nyata dari suatu kebijakan yang tidak berorientasi pada kepentingan publik sehingga berakibat mempertebal antipati publik dalam bentuk perlawanan bersenjata. Keputusan DOM juga menggambarkan adanya kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi dari elit kekuasaan dan institusi tertentu, yang mendorong dipilihnya tindakan operasi militer (DOM). Model kedua yaitu proses out put organisasi. Perilaku pemerintah dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh organisasi-organisasi pemerintah, Fokus perhatian terletak pada struktur organisasi, baik pada tingkat pusat (Pangab) maupun region (Pangdam), di mana keputusan tersebut secara otoritatif diputuskan. Keputusan DOM tersebut merupakan legitimasi dari organisasi militer (Pangdam) dan Polisi (Kapolda), yang dapat memaksakan untuk dipatuhi masyarakat Aceh. Formulasi keputusan dikoordinasikan dengan menggunakan prosedur operasi standar (SOP) yang merefleksikan rutinitas organisasi dalam mengambil keputusan. Model ketiga adalah sistim politik birokratis. Keputusan disini merupakan respon sistem politik pemerintah terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan, seperti halnya pemberontakan GAM. Aksi pengerahan politik dan permainan tawar menawar terjadi diantara aktor-aktor organisasi pemerintah dan kelompok-kelompok kepentingan di luar pemerintah. Ketidak sepakatan fundamental dapat terjadi di antara aktor-aktor tentang bagaimana menghadapi pemberontakan GAM tersebut, sehingga analisis yang bermunculan akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang saling bertentangan. Walaupun ketiga model di atas menggambarkan faktor-faktor yang berbeda dalam analisisnya, pandangan pemerintah dalam memilih keputusan menghadapi GAM, tidak luput dari perhitungan konsekuensi dari solusi yang dipilih, sehingga implikasi negatif dapat diminimalkan | id |
