| dc.contributor.author | SALMA, Cut Nya Meutia Hayaatu | |
| dc.contributor.editor | - | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T09:48:06Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T09:48:06Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.isbn | - | |
| dc.identifier.issn | - | |
| dc.identifier.uri | https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/24739 | |
| dc.identifier.uri | | |
| dc.identifier.uri | http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/repo/handle/15717717/43588 | |
| dc.description.abstract | Privatisasi PT Telekomunikasi Indonesia dengan metode penawaran saham perdana (IPO) di pasar modal didorong oleh kebutuhan membangun infrastruktur telekomunikasi sesuai dengan target Pelita VI sebanyak 5 juta satuan sambungan telepon tetap. Selain itu juga secara otomatis memiliki manfaat dengan meningkatnya efisiensi kinerja perusahaan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan privatisasi di Indonesia dan mengetahui secara komprehensif dan holistik kebijakan privatisasi di bidang telekomunikasi khususnya pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan maksud memahami fenomena yang ada. Penelitian ini menggunakan konsep-konsep yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu pendekatan ekonomi politik mengenai peran negara (state centered approaches) yang merupakan salah satu sintesa dari model perubahan kebijakan (policy reform). Model ini melukiskan perubahan kebijakan yang dilingkupi oleh konteks bahwa aktor dalam membuat keputusan tidak semata-mata didasarkan atas maximalizing utilities serta menjelaskan bagaimana suatu kebijakan diambil. Konsep privatisasi digunakan sebagai alat dalam menjelaskan kebijakan privatisasi BUMN khususnya privatisasi PT Telkom. Hasil temuan lapangan menunjukan bahwa privatisasi tidak berjalan dengan mudah sebab melibatkan elit-elit politik dan patronase elit dalam proses pembuatan kebijakan yang sarat dengan kepentingan untuk meraup keuntungan material sebanyak mungkin untuk diri sendiri, selain partai dan patron. Privatisasi dilaksanakan tidak dengan model tunggal. Selain itu ketidakkonsistenan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan di bidang telekomunikasi sangat menghambat operator mengembangkan bisnisnya. Rekomendasi terhadap hasil penelitian adalah dalam proses perumusan kebijakan elit politik harus memiliki komitmen politik untuk melaksanakan reformasi ekonomi. Political will pemerintah sangat dibutuhkan agar kinerja BUMN menjadi lebih baik. Tidak melakukan intervensi dan menjadikan sapi perah dalam pengelolaan BUMN serta membuat regulasi yang tepat dan konsekuen merupakan cara yang bisa dilakukan pemerintah. | |
| dc.language.iso | - | |
| dc.publisher | - | |
| dc.title | Ekonomi politik privatisasi PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.description.pages | - | |
| dc.description.doi | https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/24739 | |
| dc.title.book | - | |
| dc.link.scopus | - | |
