| dc.description.abstract | Sebagian besar masyarakat Indonesia diyakini telah menerima pelayanan kesehatan dasar melalui Puskesmas. Namun diduga hanya sebagian kecil masyarakat yang paham tentang pelayanan kesehatan dasar yang tersedia di Puskesmas dan bagaimana kualitas pelayanan kesehatan diterima semestinya dan layak bagi masyarakat berdasarkan hak yang disepakati oleh Negara dalam bentuk aturan kebijakan formal pelayanan yang diselenggarakan petugas pelayan publik. Penelitian ini akan menyajikan gambaran kegiatan pelayanan kesehatan dasar di lokasi pelayanan paling kritis yaitu Puskesmas Kota Gede II Yogyakarta tahun 2004. Meskipun belum sempurna tetapi pemerintah telah mengupayakan berbagai jenis dan pilihan pelayanan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai tingkat ekonomi-sosial masyarakat di wilayah puskesmas. Memenuhi Kebutuhan masyarakat merupakan paradigma baru di lingkungan kesehatan akibat adanya perrgeseran di era Otonomi Daerah berupa desentralisasi kesehatan. Paradigma kesehatan yang kini telah berubah dari pandangan lama pemberi jasa pelayanan yang sangat berjasa kepada penerima layanan berubah menjadi pandangan pelayan jasa yang menganggap pengunjung layanan sebagai pelanggan (Costumer oriented) berdasarkan akuntabilitas publik yang harmonis. Secara posisi teoritik kebijakan, paradigma ini tertampung oleh kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Propinsi Yogyakarta Nomor 123 tahun 2003 Dimensi pelayanan Kesehatan Dasar. Sesuai dengan fokusnya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif, untuk menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (fact finding). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi Cheklist, kuisioner, wawancara, dan teknik dokumentasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan SPM Dimensi Kesehatan Dasar telah mencapai angka absolut standar kinerja pelayanan yang Tinggi sebesar 91,2 % dan kualitas pelayanan hanya mencapai Cukup Memuaskan 43,9%. Implementasi kebijakan dirasakan belum optimal, karena ditemukan ketidak seimbangan antara efektivitas (kuantitas) dan efisiensi (kualitas) pelayanan seperti yang diharapkan oleh kebijakan. Setelah dianalisis ternyata ditemukan empat penyebab yang mempengaruhi kinerja Puskesmas Kota Gede II Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu: a) Situasi pelayanan belum menampung aspirasi petugas yang mengetahui prioritas pelayanan utama dilapangan, b) Kekurang puasan pelanggan terhadap kondisi Puskesmas baik secara kuantitas maupun kualitas pelayanan, c) belum memadainya anggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan dan d) Kondisi SDM petugas kesehatan yang masih mendapatkan kebijakan giliran rotasi (pindah kerja) yang relatif cepat diikuti dengan sosialisasi kebijakan SPM yang belum maksimal. Dengan demikian, saran-saran yang direkomendasikan : 1) Sosialisasi kebijakan dan legal drafting SPM untuk kebutuhan tingkat Kota Yogyakarta berdasarkan pertimbangan situasi kritis di lapangan pelayanan seperti di unit Puskesmas Kota Gede II Yogyakarta, 2) menguatkan penegakan hukum untuk mengurangi pelanggaran demi menjamin hak pelanggan, 3) distribusi anggaran memadai untuk pelaksanaan penyelenggaraan berdasarkan beban kinerja yang ditargetkan terhadap unit pelayanan, 4) perlunya optimalisasi kondisi penempatan SDM secepatnya agar mendapatkan kestabilan kerja dan tanggung jawab petugas menuju profesionalisme, dan 5) merekrut tenaga pelayanan bidang medis yang menguasai tugasnya untuk memenuhi kebutuhan rasio petugas, Pustu, Pusling, dengan kondisi masyarakat diwilayah kerjanya. | |
