Kebakaran hutan dan lahan merupakan satu paket yang selalu ditemukan di Provinsi Riau, frekuensi kebakaran hutan dan lahan yang sudah terjadi sejak tahun 1997/1998 di Riau, dan selalu berulang. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi telah menyebabkan beragam bentuk kerugian yang dirasakan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta. Kapabilitas pengendalian Pemerintah Provinsi Riau beserta jajaran Pemerintah tingkat Kabupaten melakukan perbaikan sistem pengendalian, dengan membentuk Posko Gabungan dengan BPBD Provinsi Riau sebagai koordinator dan bekerja sama dengan aktor lain. Maka dengan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui ketidakmampuan kapabilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan hambatan dan tantangan yang ada sejauh mana memberi pengaruh terhadap kapabilitas Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan pengisi struktur organisai pengendalian kebakaran hutan dan lahan bentukan Pemerintah Provinsi Riau, NGO yang bergerak Lingkungan Hidup dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Hasil penelitian ini dimana kapabilitas pengendalian Pemerintah Provinsi Riau selama ini berfokus kepada Kabut Asap, yaitu tahapan pemadaman saja. Dimensi pendukung kapabilitas dalam tesis ini pun bekerja sesuai dengan fokus memadamkan api agar kabut asap dapat terkontrol. Hambatan dan tantangan yang ada pun pada dasarnya telah dipahami dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Riau, perbaikan sistem juga dilakukan namun belum dapat tersiasati dalam bentuk sebuah adaptasi dengan sasaran pengendalian yang utuh. Pengendalian berwawasan lingkungan hidup sebagai isu lain yang muncul dalam tesis ini yang perlu menjadi kajian mendalam bagi Pemda Riau, dalam salah satu upaya mencegah kebakaran dan menyelamatkan gambut yang rusak akibat dibakar.