Membangun Kebijakan Publik Pro-Perempuan Oleh: Fadmi Sustiwi Munculnya kasus-kasus gizi buruk/busung lapar, masih tingginya angka kematian ibu (AKI), masih terdengarnya praktik-praktik aborsi yang tidak aman sampai merenggut nyawa perempuan dan setumpuk persoalan yang membuat perempuan tidak aman terlindungi, menunjukkan jika perbaikan nasib perempuan Indonesia masih jauh dari harapan. Fakta menganai kondisi masyarakat yang masih belum sejahtera dan pelbagai kasus yang muncul jelas menunjukkan betapa perhatian untuk membangun kualitas manusia masih jauh dari harapan. Harapan yang tercuat ketika UU Pemilu mengadopsi ketentuan kuota 30 persen, seakan melayang. Bukan hanya karena kuata tersebut tidak terpenuhi. Namun dalam kenyataan, perempuan yang terpilih, dan jumlahnya sangat sedikit tersebut belum mampu mendorong terwujudnya kebijakan publik yang memihak perempuan.