Show simple item record

dc.contributor.advisor-id
dc.contributor.authorANALISA KASUS BULOGGATE II...id
dc.date.accessioned2020-02-19T08:39:27Z
dc.date.available2020-02-19T08:39:27Z
dc.date.issued31-12-2000id
dc.identifier.isbn-id
dc.identifier.urihttp://digilib.fisipol.ugm.ac.id/repo/handle/15717717/10347
dc.description.abstractTulisan ini akan menganalisa bagaimana kasus bulog ditinjau dari segi hukum Birokrasi Negara yang melibatkan beberapa pejabat publik di Negara Republik Indonesia yaitu: Ir. Akbar Tanjung pada saat itu menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan Urusan aLogistik yaitu, Ir. Rahardi Ramelan dan terjadi pada saat pemerintahan Presiden Prof.Dr. Habibie. Dalam kasus ini terjadi banyak kejanggalan-kejanggalan birokrasi, bagaimana bisa dana anggaran untuk Badan Urusan Logistik sebesar 40 milyar dengan begitu mudahnya mengalir dari Badan Urusan Logistik ke Menteri Sekretasi Negara dan dengan begitu mudah turun ke Yayasan Raudlatul Jannah yang sama sekali tidak dikenal dan ada kemungkinan fiktif. Hal ini sangat tidak jelas dalam hal transparansi dan penggunaan wewenang dalam pejabat negara.id
dc.language.isoidid
dc.publisherwww.theceli.comid
dc.subjectBirokrasi; Kasus Buloggateid
dc.subject.ddc351 Ana aid
dc.titleAnalisa Kasus Buloggate II Ditinjau dari Fungsi dan Peran Hukum Birokrasi Negaraid
dc.typeArtikelid
dc.description.keywordsBirokrasi, Kasus Buloggateid
dc.description.pages16 hlm.id


This item appears in the following Collection(s)

  • Article
    Material for original research or scientific investigation

Show simple item record