Show simple item record

dc.contributor.advisor-id
dc.contributor.authorMONOYASA, I Wayanid
dc.date.accessioned2020-02-19T08:40:31Z
dc.date.available2020-02-19T08:40:31Z
dc.date.issued31-12-2000id
dc.identifier.isbn-id
dc.identifier.urihttp://digilib.fisipol.ugm.ac.id/repo/handle/15717717/10354
dc.description.abstractpelaksanaan otonomi daerah secara segera dan seluas-luasnya diyakini lebih menjamin segera terwujudnya demokratisasi pemerintahan yang menyejahterakan seluruh/sebanyak-banyaknya lapisan masyarakat. Apalagi jika dihadapkan secara dikotomis dengan praktik pola sentralistik di masa lalu yang memarjinalisasi kesetaraan harkat dan rasa keadilan dan sebagian besar lapisan/komponen rakyat, maka percepatan pelaksanaan otonomi daerah memiliki legitimasi/justifikasi politik danmoral yang sangat kuat. Otonomisasi tersebut terbukti mampu memberikan tingkat kesejahteraan material/immaterial yang jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan negara-negara yang tidak demokratis atau berdemokrasi setengah hati. Dengan demikian, otonomisasi/demokratisasi pemerintahan bersifat linear terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatnya kualitas kesejahteraan rakyat.id
dc.language.isoidid
dc.publisher-id
dc.subjectGood Governanceid
dc.subject.ddc351 Mon mid
dc.titleMungkinkah Good Governance Terwujud di Era Otonomi Daerah?id
dc.typeArtikelid
dc.description.keywordsGood Governanceid
dc.description.pages5 hlm.id


This item appears in the following Collection(s)

  • Article
    Material for original research or scientific investigation

Show simple item record