Penelitian ini ditujukan untuk memetakan dan menjelaskan bagaimana pola interaksi yang berlangsung di antara stakeholders dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di bidang transportasi publik di perkotaan. Melalui beberapa pendekatan yakni: government, new public management dan governance, peneliti mencoba mengidentifikasi pola interaksi yang telah dan sedang berlangsung dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan transportasi Bus Kota. Permasalahan utama yang diketengahkan adalah mengapa pola interaksi sebagaimana konsep good governance belum dapat terlaksana sehingga kualitas pelayanan transportasi publik belum dapat memuaskan masyarakat pengguna layanan Bus Kota di Surabaya, serta dimensi apakah yang paling menentukan dalam proses interaksi kebijakan (policy interaction) khususnya untuk pelayanan transportasi Bus Kota di Surabaya ? Dipilihnya pelayanan transportasi perkotaan sebagai setting penelitian, adalah karena semakin kompleksnya permasalahan di sektor transportasi yang mana hal ini memerlukan penanganan secara sinergis antar tiga domain governance. Dalam mengidentifikasi model interaksi, peneliti memfokuskan pada 4 dimensi yaitu: penguasaan sumber daya, distribusi kekuasaan, pola interaksi dan efektivitas koordinasi. Untuk itu metode penelitian kualitatif dipilih guna memperoleh informasi secara mendalam dengan menangkap fenomena interaksi, perilaku, dan tipe dalam latar natural, sehingga disebut juga dengan pendekatan naturalistic. Sumber data utama adalah para informan yang dinilai memiliki kompetensi mengungkapkan proses berlangsungnya interaksi dalam policy process. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model interaksi yang ada masih berkisar dalam pendekatan government dan new public management (belum merepresentasikan pendekatan governance). Adapun dimensi yang paling berperan dalam membentuk atau mewarnai pola interaksi yang berlangsung adalah dimensi penguasaan sumberdaya. Pemerintah Provinsi yang memiliki sumberdaya kekuasaan politik dan otoritas formal masih menjadi aktor sentral dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pelayanan transportasi Bus Kota di Surabaya. Hal ini menunjukkan masih berlangsungnya praktek penyelenggaraan pelayanan publik yang diwarnai oleh konsep government yang merupakan ciri dari praktek the old public administration. Secara keseluruhan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitianpenelitian mengenai penyelenggaraan pelayanan transportasi publik yang telah dilakukan sebelumnya seperti hasil penelitian Yogyakarta Urban Infrastructure Management Support (1999) yang masih menemukan fakta bahwa kualitas pelayanan transportasi publik masih rendah. Adapun hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Richardson dan Jordan (1979); Benson et al. (1982); Grant et al. (1988); dan Rhodes (1988). Mitchell (1969) serta Aldrich dan Whetten (1979) mengenai policy process network, ternyata tidak sesuai dengan apa yang ditemukan dalam penelitian ini. Hubungan saling ketergantungan (resources interdependency) yang menjadi asumsi dasar pemikiran mereka ternyata tidak terbukti. Dimensi yang justru paling berperan dalam policy process sesuai dengan hasil penelitian ini adalah dimensi penguasaan sumberdaya yang bernuansa politis yaitu kewenangan formal pemerintah. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa dengan adanya interaksi yang masih bersifat terbatas antara Pemerintah dan sektor privat, dan domain interaksi yang masih pada tataran operasional, serta sifat hubungan yang masih cenderung formal, hierarkhis, terstruktur tersebut, ternyata membuahkan kualitas pelayanan yang belum akuntabel, kurang responsif, rendah dalam hal sufficiency, dan tangibilitynya. Hasil penelitian ini sekali lagi menegaskan urgensi Interaksi yang mengacu pada konsep governance yakni yang mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan, proporsionalitas peran, hubungan kemitraan dalam mengatasi masalah-masalah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sesuai hasil penelitian ini, dapat diajukan sejumlah rekomendasi sebagai berikut :1) Pemerintah perlu menetapkan standar pelayanan transportasi publik, khususnya bus kota yang berpijak pada kepentingan masyarakat; 2) Pemerintah perlu meninjau kembali alokasi dan distribusi trayek-trayek yang sudah ada dan mekanisme penetapan trayek dengan membuka tender berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan yang diikuti oleh semua operator; 3) perlu mengembangkan lembaga pembinaan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta dan kelembagaan masyarakat (LSM),; 4) Perlunya optimalisasi peran organda dalam menghimpun kendala, tantangan, dan peluang organisasi dan assosiasinya, serta membicarakan berbagai program kemitraan dengan pemerintah dalam tata hubungan sinerjik integratif; 5) Perlu adanya kelembagaan atau paguyuban masyarakat yang keberadannya dibentuk atas kebutuhan masyarakat sendiri, dengan bimbingan pemerintah diberdayakan agar mampu menjalin hubungan kemitraan, yaitu dilibatkan dalam kegiatan bersama di beberapa sektor yang memungkinkan akan mencapai hasil yang optimal; 6) Selain rekomendasi yang bersifat aplikatif untuk pemecahan masalah public transportations, secara akademik perlu dilakukan studi-studi lebih lanjut terkait dengan policy process dan policy interactons di bidang transportasi yang lebih spesifik.