Reformasi kelembagaan telah dilakukan di kota Makassar tetapi masih banyak kendala, penelitian ini mempertanyakan hal-hal sebagai berikut: bagaimanakah kebijakan strategis daerah Kota Makassar? Apakah kebijakan strategis daerah itu melandasi redesain organisasi Pemerintah Kota Makassar? Bagaimanakah penataan kembali satuan-satuan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Makassar, khususnya yang memberikan pelayanan investasi? Bagaimanakah reintegrasi sumberdaya manusia pada satuan-satuan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Makassar, khususnya yang memberikan pelayanan investasi? Bagaimanakah kinerja pelayanan investasi di Kota Makassar? Apakah redesain organisasi yang telah dilakukan itu berkaitan dengan kinerja pelayanan investasi? Temuan lapangan menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Kebijakan strategis daerah Kota Makassar terlihat kurang match dengan redesain organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Makassar. Penataan kembali satuan-satuan organisasi kantor dan dinas-dinas yang mengurusi perizinan investasi Pemerintah Kota Makassar ini dapat dikatakan tidak mengarah kepada perubahan yang bersifat substansial. Integrasi sumberdaya manusia kedalam instansi-instansi pemberi pelayanan publik di Kota Makassar, belum bisa dilakukan secara baik. Kinerja organisasi pemberi pelayanan perizinan investasi nampaknya kurang menggembirakan. Kerangka pikir dalam disertasi ini meminjam kerangka teoritik model desain organisasi yang dikembangan oleh Galbraith sebagai alat analisis terhadap kasus dalam disertasi ini. Galbraith menitikberatkan keterkaitan antara kebijakan strategis, integrasi sumberdaya manusia, dan penataan satuan-satuan organisasi. Namun demikian, pemakaian kerangka teoritik Galbraith ini dilakukan secara kritis. Sebab kekurangan dari pemikiran Galbraith adalah bahwa ia bicara dalam konteks organisasi bisnis dan ia kurang bicara mengenai dampak perubahan organisasi itu terhadap kinerja organisasi. Sedangkan kasus dalam disertasi ini bicara mengenai organisasi pemerintahan dan bicara pula mengenai dampak perubahan organisasi terhadap kinerja organisasi. Sumbangan teoritik baru melalui temuan akademik dalam disertasi ini adalah bahwa perubahan satuan-satuan organisasi pemerintahan daerah agar berdampak pada peningkatan kinerja pelayanan publik haruslah pada awalnya berpijak pada kebijakan strategis daerah. Perubahan satuan-satuan organisasi pemberi pelayanan publik mesti diorientasikan sebagai wadah bagi visi dan misi yang terkandung dalam kebijakan strategis daerah. Organisasi perangkat daerah adalah wadah atau alat untuk pemberi pelayanan publik bagi pengembangan daerah. Jika penataan satuan-satuan organisasi perangkat daerah berpijak pada pertimbangan kebijakan strategis daerah, maka perubahan struktur organisasi pemerintahan daerah itu dapat diyakini akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik di daerah.