Pembahasan kajian studi ini difokuskan pada uraian pertarungan perebutan posisi kekuasaan antar elite NW dalam arena konflik Perda Zakat Profesi No.9 Tahun 2002. Kekuatan perebutan posisi tersebut bertumpu pada kekuatan birokrasi. Kemudian aktor yang terlibat dalam konflik Perda Zakat tersebut mencari suaka kultur politik ke masyarakat terbelah akibat konflik genealogis di tubuh organisasi NW. Banyak para elite politik lokal yang melakukan distingsi strategi untuk memanfaatkannya sebagai peluang politik dengan menanam kepentingan politiknya untuk mereproduksi kekuasaan. Dalam dominasinya mereka saling mempertaruhkan habitus dan modal dengan peran antagonis dan prilaku yang bermusuhan. Persoalan perebutan posisi kekuasaan antar elite NW menjadi kajian yang menarik untuk dikaji secara konprehensif tentang realitas makna yang tersembunyi dibalik munculnya konflik Perda Zakat Profesi No.9 Tahun 2002 yang menjadi arena pertarungan. Di samping itu, kajian tentang dinamika dan implikasinya menjadi kajian yang menarik ketika kekuatan sosial politik kelompok elite NW ikut berperan di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dari aspek localism dan representasi politik yang ikut mewarnainya. Dengan demikian persoalan konflik Perda Zakat Profesi No.9 Tahun 2002 semakin kompleks. Berbagai pedekatan Tuan Guru dan kebijakan pemerintah tidak dapat membendungnya. Sebaliknya justru persoalannya berkembang ke arah reproduksi konflik. Dalam rangka menganalisis persoalan pertarutangan perebutan posisi tersebut, peneliti menggunakan perspektif teoritik Vilfredo Pareto (sebagai teori utama) tentang sirkulasi elite. Mengacu pada pandangan Pareto bahwa konflik Perda Zakat tersebut bersifat a historis, sementara dan mekanis (sosio-psikologi). Kemudian untuk melengkapinya (sebagai back up teori) digunakan perspektif teoritik yang dikembangkan oleh Pierre Bourdeu tentang perebutan kekuasaan antar elite. Mengacu pada pandangan Pierre Bourdeu bahwa dalam pertarungan perebutkan posisi pimpinan NW berlangsung melalui proses dominasi antar aktor konflik. Mereka saling mempertaruhkan modal melalui proses historis, tetapi tidak secara proses mekanis (sosio-kultural). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perebutan posisi kekuasaan antar elitre NW di arena konflik Perda Zakat Profesi No.9 Tahun 2002 bukan bertumpu pada persoalan teologis, tetapi bertumpu pada persoalan politis yang dikendalikan oleh kekuatan sosial politik kelompok elit NW. Kelompok elite NW tersebut mempertaruhkan modal melalui praktik dominasi massa dan rekonstruksi relasi kuasa dengan pemerintah. Dalam perebutan posisi tersebut, kelompok Rauhun (R1) dapat menguasai modal dan penempatan strategi modal lebih dominan dari kelompok Raihanun (R2), sehingga dapat mengendalikan persoalan konflik Perda Zakat tersebut. Sedangkan kelompok Raihanun berada dalam posisi subordinat. Pada akhirnya walaupun secara pisik konflik Perda Zakat tersebut sudah selesai. Akan tetapi persolan politisnya belum selesai karena persoalan perebutan posisi antar elite NW tersebut sampai sekarang masih berlangsung, bahkan muncul reproduksi konflik.