Fenomena kebangkitan politik etnisitas dalam arena politik lokal telah menjadi studi yang menarik sejak reformasi bergulir. Menjadi menarik karena realitas politik era reformasi politik justru memutarbalikan harapan semula. Bahkan, realitas politik etnisitas justru menciptakan disintegrasi sebagai ancaman serius bagi Indonesia dalam konteks nation-state. Rupanya realitas masyarakat yang majemuk sebagai situasi dan kondisi obyektif yang menyebabkan pemaknaan berbeda terhadap kebangsaan. Terjadinya jarak antara harapan dengan realitas merupakan tantangan tersendiri bagi reformasi politik Indonesia, khususnya politik lokal. Fokus utama dalam studi ini dijabarkan melalui studi kualitatif dengan menggunakan metodologi fenomenologi yang menekankan pada realitas dan pengalaman, dengan menggunakan pendekatan elit politik lokal. Proses pengumpulan data dalam studi ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Studi ini menggunakan triple perpective (primordialis, instrumentalis, dan konstruktivis) dengan proposisi yang mengatakan bahwa etnisitas akan selalu digunakan dalam arena politik lokal. Kebijakan negara tentang pemekaran daerah juga tidak lepas dari sentimen etnisitas, khususnya kontestasi kekuasaan. Berdasarkan temuan-temuan dalam studi ini menjelaskan bahwa: pertama, jika kontestasi kekuasaan tidak terlepas dari sentimen etnisitas. Politisasi terhadap etnisitas terjadi di seluruh arena politik lokal serta setiap aktor politik yang terlibat. Artinya, dapat dikatakan bahwa keberadaan politik etnisitas menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam demokratisasi politik lokal; kedua, sentimen etnisitas diwujudkan dalam proses deklarasi, rapat akbar, maupun kontrak politik. Proses tersebut merupakan pertalian antara kepentingan elit politik lokal dengan masyarakat; ketiga, kontestasi kekuasaan berhubungan erat dengan etno-geografis. Pembagian daerah berdasarkan etnisitas menjadi rujukan yang sangat menentukan keberhasilan dalam proses kontestasi kekuasaan; keempat, perbedaan etnisitas bukanlah tiket masuk buat konflik. Artinya, perbedaan etnisitas hanya berada pada tatanan yang memisahkan masyarakat berdasarkan etnisitas. Realitas politik lokal menunjukkan bahwa terjadinya konflik adalah akibat dari ketimpangan relasi etnisitas terhadap peran-peran politik; kelima, elit politik lokal dalam kontestasi kekuasaan sangat mengandalkan perpaduan antara kekuatan simbolik dan kekuatan ekonomi yang mumpuni. Elit politik lokal yang tidak memiliki kekuatan simbolik dan kekuatan ekonomi yang mumpuni atau yang tidak mampu memadukan kekuatan keduanya, akan tergerus dalam kontestasi kekuasaan. Studi ini merekomendasikan langkah politik untuk menciptakan arena politik yang terbuka dalam proses kontestasi kekuasaan. Terbukanya arena kontestasi kekuasaan meredam sentimen etnisitas yang dijadikan alat politik, baik oleh elit politik local maupun masyarakat. Keterbukaan proses kontestasi kekuasaan akan memposisikan ide, gagasan, dan isu politik yang berkualitas melalui visi dan misi menjadi rujukan utama dalam kontestasi kekuasaan.