Disertasi ini meneliti tautan politik antara organisasi masyarakat sipil dan parlemen beroperasi di Indonesia pasca Orde Baru.Fokus penelitian ini dilatarbelakangi, pertama, belum banyak studi yang mempelajari fenomena tautan politik antara organisasi masyarakat sipil (OMS) dan parlemen secara sistematis. Kedua, secara empiris, pasca Orde Baru, keterlibatan masyarakat sipil makin menguat dalam proses pengambilan kebijakan publik, bukan saja secara kuantitas namun kualitas keterlibatannya. Kedalaman keterlibatan OMS dalam proses pembuatan kebijakan publik bahkan sudah memasuki wilayah yang sangat sakral, yang di masa lalu merupakan wilayah privilegebagi pengambil kebijakan. Ketiga, secara terotitis, kajian demokrasi kontemporer kurang memberikan perhatian pada fenomena tautan politik antara OMS dengan parlemen ketika membicarakan masa depan demokrasi. Penelitian yang selama ini dilakukanterbatas pada tautan partai politik dengan konstituen atau dengan masyarakat secara luas.Belum ada studi yang mencoba mengungkapkan kebutuhan tautan antara sesama institusi demokrasi, yaitu OMS dengan parlemen. Pertanyaan yang diangkat dalam disertasi ini adalah bagaimana tautan politik antara OMS dan parlemen lahir, terbentuk, dan beroperasi dalam proses pengambilan kebijakan di tiga produk UU pasca Soeharto. Pertama, UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang mewakili pergulatan panjang Indonesia dengan persoalan identitas.Kedua, UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mewakili pergulatan Indonesia dengan persoalan regional question atau relasi pusat-daerah.Dan, ketiga, UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mewakili persoalan bagaimana negara mendamaikan kebutuhan keamanan dan demokrasi yang sama-sama merupakan public goods yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Secara keseluruhan disertasi Tautan Politik antara OMS dengan Parleman Pasca Orde Baru ini menyatakan tautan politikadalah bagian fundamental pengembangan demokrasi yang sejajar dengan eksistensi lembaga dan aktor demokrasi, serta pengembangan nilai demokrasi.Karenanya, disertasi ini menekankan pada pentingnya menciptakan tautan politik antar sesama lembaga demokrasi sebagai bagian dari proses pembangunan demokrasi yang lebih stabil dan substantif di masa depan. Dengan adanya tautan politik baik secara formal, maupun informal, relasi kuasa dan kepentingan antara berbagai lembaga demokrasi dapat terus berlangsung secara teratur. Hal ini di satu sisi, berakibat pada terjadinya pelunakan otonomi berlebihan masing-masing lembaga demokrasi, di sisi lainnya, pada level teknokratik, dapat mendorong adanya koordinasi yang memungkinkan isu publik menjadi kebijakan publik berlangsung secara lebih massal dengan dukungan kuat dari banyak komponen lembaga demokrasi. Implikasi lebih jauh adalah bahwa dengan terbentuknya tautan politik yang terinstitusionalisasi akan melipat-gandakan ruang dan sekaligus memperluas saluran politik bagi rakyat untuk dapat mengontrol persoalan-persoalan publik berdasarkan prinsip persamaan.