Pasca runtuhnya kekuasaan Soeharto, ada dua fenomena menarik yang menjadi isu penting dalam studi tentang politik lokal di Madura. Pertama, otonomi daerah yang memberi kebebasan lebih luas bagi elit politik lokal untuk tampil ke panggung politik. Kedua, percepatan pembangunan Madura pasca beroperasinya Jembatan Suramadu di mana pemerintah pusat menugaskan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) untuk menjadi fasilitator percepatan pembangunan Madura. Dua hal ini dalam pelaksanaannya memicu konflik pusatdaerah di mana pemerintah daerah Madura merasa kewenangannya untuk mengatur daerahnya sendiri dibatasi oleh kewenangan BPWS yang sangat luas. Dalam situasi konflik pusat-daerah ini, orang kuat lokal Bangkalan hadir menjadi sosok yang memimpin perlawanan terhadap pemerintah pusat. Beberapa pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini : pertama, bagaimana muncul dan bertahannya orang kuat lokal Bangkalan? Kedua, bagaimana orang kuat lokal Bangkalan melakukan mobilisasi sumber daya melawan pemerintah pusat? Ketiga, apa implikasi perlawanan orang kuat lokal Bangkalan? Untuk menjawab pertanyaan ini, peneliti menggunakan Teori Orang Kuat Lokal (Local Strongmen) Joel Migdal (1988) John Sidel (1999) dan Vedi Hadiz (2010). Teori Migdal tentang kemunculan orang kuat lokal dapat menjelaskan munculnya orang kuat lokal pada masyarakat Bangkalan yang paternalistik. Teori Sidel berguna untuk menjelaskan bagaimana orang kuat lokal mampu bertahan. Teori Hadiz tentang elit lokal yang predator dapat menjelaskan karakteristik orang kuat lokal Bangkalan. Selain itu Teori Mobilisasi Sumber daya (Resource Mobilization Theory) yang dikembangkan Edward dan McCharty diadaptasi untuk menjelaskan bagaimana orang kuat lokal Bangkalan melakukan mobilisasi sumber daya melawan pemerintah pusat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif diskriptif karena menjelaskan fenomena yang dipelajari dengan memahami makna yang tersimpan dalam serangkaian peristiwa yang terjadi secara berkesinambungan dan berhubungan satu sama lain. Unit analisisnya adalah individu yang merupakan bagian dari kelompok dan komunitasnya seperti kiai, blater (preman), aktivis LSM, birokrat dan akademisi. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam yang dilengkapi dengan penelusuran dokumen pemerintah dan berita di media massa. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Metode pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan penyidik. Hasil penelitian menunjukkan munculnya orang kuat lokal Bangkalan didukung oleh budaya masyarakat Bangkalan yang paternalistik. Ia mampu bertahan karena dapat menempatkan keluarga dan orang dekatnya dalam struktur kekuasaan. Wataknya yang predatoris membuatnya mengendalikan kehidupan ekonomi politik untuk tujuan kepentingan pribadi. Orang kuat lokal Bangkalan melakukan mobilisasi sumber daya berupa sumber daya manusia, material, moral, kultural dan sosial organisasional. Mekanisme akses sumber daya dilakukan melalui agregasi, produksi sendiri dan kooptasi. Mobilisasi sumber daya yang dilakukan antara lain dengan memimpin aksi para bupati di Madura dan Walikota Surabaya mempersoalkan eksistensi BPWS melalui surat kepada Presiden SBY dan Dewan Pengarah BPWS, demostrasi menuntut pembubaran BPWS, judicial review Perpres BPWS, lobi-lobi politik melalui Dewan Pembangunan Madura dan menghalangi proses pembebasan tanah. Perlawanan orang kuat lokal Bangkalan berdampak terhadap percepatan pembangunan Madura. Pembangunan rest area Suramadu di Bangkalan tidak dapat dilakukan karena terkendala pembebasan tanah sehingga percepatan pembangunan Madura harus dimulai dari Sampang, x Pamekasan dan Sumenep. Beberapa aktivis LSM di Bangkalan yang bergabung dalam KoRPP (Koalisi Rakyat Peduli Pembangunan Madura) dan GeRaM (Gerakan Rakyat Madura) melakukan sejumlah aksi di Jakarta dan menyatakan mendukung percepatan pembangunan Madura. Namun aksi mereka tidak signifikan sehingga percepatan pembangunan Madura tidak dapat dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan.