Riset ini mengkaji konsistensi sikap para aktor dalam mendorong terwujudnya akuntabilitas sosial pada pelayanan publik berdimensi ekonomi dan pelayanan publik berdimensi sosial, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Riset ini dilakukan di Kabupaten Lebak karena memiliki Perda Transparansi dan Partisipasi yang disusun secara bottom up. Jenis penelitian ini adalah riset eksploratori, dan pengumpulan data dilakukan melalui in-depth interview, observasi terkontrol, dan dokumentasi. Informan penelitian ditetapkan secara purposif. Validitas data menggunakan triangulasi metode dan sumber, sedangkan analisis data menggunakan analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya dinamika akuntabilitas sosial berupa inkonsistensi sikap para aktor grass root dalam mendorong terwujudnya akuntabilitas sosial antara pelayanan publik berdimensi ekonomi dengan pelayanan publik berdimensi sosial. Pada pelayanan publik berdimensi ekonomi, para aktor grass root tidak berdaya (powerless) ketika menghadapi pemegang otoritas tunggal, sehingga kekuatan mereka dikooptasi melalui political coercive approach dan physical coercive approach (kejawaraan). Sedangkan pada pelayanan publik berdimensi sosial para aktor grass root tidak dihadapkan pada coercive approach pemegang otoritas tunggal sehingga mereka mempunyai keberdayaan (powerfull) untuk tetap bersikap konsistensi dalam mendorong terwujudnya akuntabilitas sosial. Dengan demikian, yang terjadi di Lebak adalah apa yang disebut sebagai pseudomorphic accountability, yakni suatu sistem akuntabilitas yang disisipi kepentingan ekonomi oleh pemegang otoritas tunggal dengan cara mengkooptasi para aktor grass root melalui kekuatan politik dan kejawaraan. Temuan ini dapat digunakan sebagai kritik terhadap konsep akuntabilitas sosial (Ackerman, 2005; Malena,2004) yang menyatakan bahwa akuntabilitas sosial bersifat demand driven atau lebih cenderung atas inisiatif warga. Padahal praktik di Lebak menunjukkan bahwa akuntabilitas sosial tidak dapat diwujudkan tanpa adanya sikap "legawa" dari pemegang otoritas tunggal. Temuan ini juga memberi pemahaman kepada kita bahwa perdebatan klasik antara Friedrich dan Finer, di awal tahun 1940-an tentang cara paling efektif untuk menjamin akuntabilitas para pejabat publik hingga detik ini masih belum berkesudahan. Akuntabilitas sosial sebagai salah satu alternatif dari sistem akuntabilitas haruslah dilihat dari sudut pandang pluralistic. Akuntabilitas sosial adalah perihal value atau culture yang harus dibangun untuk menciptakan tradisi baru, dan merupakan sebuah sistem yang unik, sehingga tidak dapat dilakukan standarisasi model untuk diaplikasikan di berbagai area.