Disertasi ini merupakan sebuah ijtihad akademis untuk mengkaji realitas politik dari perspektif teori sosial. Sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah digunakannya metodologi morfogenesis. Metodologi morfogenesis itu dibutuhkan untuk menjelaskan bagaimana aktor (sebagai bagian dari agensi manusia) dapat menentukan segala perubahan yang terjadi di tingkat struktur; meskipun tidak berarti bahwa struktur bisa diubah oleh aktor. Dalam ijma yang berkembang di kalangan akademisi, demokrasi dimaknai sebagai penghargaan terhadap hak individu untuk memilih. Masalahnya, pengakuan terhadap hak individu dalam konteks demokrasi lokal bisa bermakna sebagai terbukanya peluang terjadinya politik transaksional, dan hal itu berkaitan dengan adanya gejala banalitas politik. Dalam upaya menafsir fakta sosial yang relevan sebagai tindakan agensial di bidang politik, penelitian ini menggunakan pendekatan realis untuk menjawab pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi ketika perubahan struktur ternyata tidak selalu diikuti dengan perubahan kultural yang mestinya mengerangkai tindakan para-agen; dan mengapa suatu tindakan politik yang secara normatif menyalahi aturan, seperti halnya politik uang, tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang melanggar norma sosial yang berlaku di masyarakat tertentu. Penelitian ini mengambil kasus Pilkada Langsung Kalimantan Selatan tahun 2005 dan 2010. Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa kerumpangan kontestasi lebih disebabkan oleh banalitas politik yang diperagakan oleh kelompok elit sebagai agen perubahan. Hal itu berkaitan dengan kesalahkaprahan dalam menafsirkan demokratisasi. Salah kaprah itu menjadikan transformasi menuju terbentuknya struktur-struktur baru, dan reproduksi nilai-nilai baru, tidak berlangsung dengan baik. Transformasi menuju tatanan yang lebih demokratis, yang diskenariokan dalam bentuk sistem Pilkada Langsung, justru terjebak dalam pencarian dan pengesahan pemenang belaka. Kata kunci: Demokrasi, kontestasi politik, kerumpangan politik, banalitas politik, politik uang, politik transaksional.