Pasal pasal pencemaran nama baik dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap meresahkan dan tidak adil karena menekan kebebasan berpendapat. Berangkat dari permasalahan Prita Mulyasari pada tahun 2009, pasal pencemaran nama baik ini kemudian menelan korban yang lain. Lembaga studi dan advokasi masyarakat (Elsam) pun melakukan advokasi yang bertujuan untuk perubahan kebijakan, yaitu revisi Undang Undang ITE. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut Bagaimana advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam revisi Undang - Undang ITE pasal pencemaran nama baik? Melalui metode studi kasus, penelitian ini berupaya menjabarkan strategi advokasi yang dilakukan oleh Elsam. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa strategi advokasi Elsam dibedakan menjadi dua yaitu secara litigasi dan nonlitigasi. Secara litigasi, Elsam mengajukan judicial review dan membuat amicus curiae. Sementara secara non-litigasi, strategi Elsam dibagi lagi menjadi empat bagian, yaitu membangun aliansi atau kerjasama; strategi edukasi berupa media alternatif, diskusi publik, survey, dan FGD; srategi persuasi seperti komunikasi kasus ke publik, memantau perkembangan kasus, dan lobi kepada pemerintah dan bisnis; strategi kontestasi atau perlawanan dilakukan dengan mengeluarkan pernyataan pers. Dan evaluasi merupakan langkah akhir dari kegiatan advokasi yang dilakukan oleh Elsam. Rekomendasi berdasarkan hasil temuan yaitu diperlukan penguatan dari sisi publik, lebih sering diadakan duduk bersama antara pemerintah, pengambil keputusan, organisasi masyarakat sipil, sektor bisnis, dan perwakilan publik untuk bertukar pendapat, dan perlu adanya evaluasi advokasi secara rutin. Kata kunci : advokasi, organisasi masyarakat sipil, strategi advokasi litigasi dan non-litigasi, UU ITE