ABSTRAK Dinamika upaya pemenuhan hak anak di Indonesia ternyata dihadapkan pada berbagai persoalan, antara lain kasus pemenuhan hak anak pada kondisi bencana (abnormal). Kasus Upaya Pemenuhan Hak Anak Korban Erupsi Merapi Tahun 2010 mampu menjadi bukti bahwa pendekatan dan peran yang dijalankan oleh para pemangku kepentingan ternyata menjadi hal yang sangat berbeda untuk diimplemenmtasikan pada kondisi normal. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif melalui studi kasus, penelitian ini berusaha untuk menjawab rumusan masalah berikut ini: "Bagaimana desain instrumen kebijakan publik dan sejauh mana efektifitasnya dalam upaya pemenuhan hak anak dalam proses tanggap darurat Merapi 2010?" Rumusan masalah tersebut akan dijawab dengan melakukan assessment terhadap 4 instrumen kebijakan, yaitu: diantaranya nodality, authority, treasure, organization (NATO). Temuan menunjukkan bahwa dalam aspek Nodality, ada kecenderungan bahwa pemerintah menganggap persoalan mengenai pemenuhan hak anak dalam erupsi merapi dianggap menjadi problematika sekunder, yang begitu penting untuk di atasi, namun bukan menjadi yang utama. Para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah menganggap apabila persoalan umum dapat diselesaikan, maka pemenuhan hak anak juga otomatis akan tercapai. Sedangkan dalam aspek authority, pada penanganan bencana erupsi Merapi tahun 2010 memang telah berjalan baik, namun khusus pada pemenuhan hak anak hal ini belum sepenuhnya berjalan sukses karena pelimpahan kewenangan yang belum dapat terakomodasi dengan baik. Payung hukum dan kebijakan pemerintah dalam menangani bencana secara umum sudah ada namun masih kurang jelas dan tidak tegas untuk konteks anak. Page 3 of 96 Adapun aspek treasure, besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah ternyata belum sepenuhnya menjamin keberhasilan pemenuhan hak anak korban erupsi Merapi tahun 2010, karena anggaran pemerintah untuk penanganan bencana ternyata hanya untuk dana pengelolaan bencana secara umum, dan cenderung berorientasi untuk pembangunan infrastruktur fisik Terakhir kenyataan menunjukkan bahwa aspek organisation, sudah ada upaya dalam pemenuhan hak anak di merapi, namun masih terjadi overlap pembagian peran dan kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat, antara departemen dan antar dinas di level daerah, antar institusi masih ada ego sentris yang muncul dalam pelaksanaan penangulangan bencana. Kajian ini menyimpulkan bahwa, pemenuhan hak anak korban erupsi Merapi tahun 2010 sudah dijalankan, namun belum maksimal, sehingga masih memerlukan evaluasi di berbagai sektor, termasuk disektor organisasional-nya, dimana penulis menganggap perlunya dibentuk sebuah mekanisme yang komprehensif yang dapat dijalankan oleh berbagai pihak karena agar menjadi acuan bersama dalam hal medampingi anak-anak korban bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Penyusunan skema komunikasi, bukan hanya pemerintah dengan masyarakat, namun juga sebaliknya masyarakat dengan pemerintah, maupun diantara pemerintah daerah dan pemerintah pusat