Abstrak Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis alasan atau pertimbangan pemerintah Indonesia belum mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dari perspektif ekonomi politik antara lain: kepentingan berbagai aktor, keterbatasan kapasitas, pengaruh aksesi terhadap perdagangan tembakau Indonesia, implementasi FCTC oleh negara anggota, dan proyeksi kemungkinan Indonesia untuk comply terhadap regulasi ini. FCTC yang berisi sejumlah instrumen pengendalian tembakau disusun oleh WHO pada tahun 1999. Penelitian ini menjadi penting karena Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia yang belum menjadi negara anggota meskipun sebagai negara kelima terbesar di dunia dalam hal konsumsi rokok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana data dikumpulkan melalui teknik wawancara ke sejumlah sumber terkait serta data penunjang lainnya dari buku dan dokumen-dokumen publikasi. Penulis menganalisis hal tersebut dengan menggunakan konsep Chayes tentang compliance dan non-compliance negara terhadap suatu perjanjian internasional, antara lain ambiguitas dan keterbatasan kapasitas serta faktor kepentingan, norma, dan efisiensi. Dalam melihat permasalahan ini, kita dapat menjelaskan bahwa kepentingan berbagai pihak yang berbeda menyebabkan pemerintah belum mengaksesi, antara lain terkait dengan perbedaan prioritas antar-kementerian, hadirnya aktor bisnis yang memiliki power kuat untuk mempengaruhi pemerintah, aspek ketenagakerjaan, petani dan aspek sosial budaya. Indonesia di tahun-tahun mendatang kemungkinan akan mengaksesi FCTC dengan pertimbangan bahwa Kementerian Perindustrian menyusun Roadmap Pertembakauan untuk aspek jangka panjang (2015-2020) dimana kesehatan menjadi prioritas lebih dibandingkan aspek penerimaan dan tenaga kerja serta semakin banyaknya pemerintah kabupaten/kota yang menerapkan aturan pengendalian rokok. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan oleh pemerintah terkait dengan aksesi FCTC. Keywords: Framework Convention on Tobacco Control, non-Compliance, aksesi