ABSTRAK Studi ini ingin mengkaji tentang pelembagaan Partai Aceh yang berfokus terhadap pelembagaan aspek internal yakni pengelolaan faksionalisme internal Partai Aceh pada Pilkada tahun 2012 yang berdampak terhadap penurunan perolehan suara partai tersebut pada pemilu legislatif tahun 2014. Dilihat dari perspektif kelembagaan, instability perolehan suara yang dialami oleh Partai Aceh disebabkan oleh faksionalisme yang terjadi diinternal Partai Aceh yang berakhir dengan pembentukan partai local baru. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, digunakan rangkaian kerangka teori pelembagaan aspek internal partai politik. Teori dimensi systemness oleh Vicky Randall dan Lars Svasand, yakni pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik yang dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan oleh partai politik dalam AD/ART secara komprehensif. Teori koherensi oleh Basedau dan Stroh. Teori keutuhan internal oleh Larry Diamond dan Richard Gunther. Konsep keutuhan internal partai oleh IMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berupaya mengungkapkan fenomena melalui teknik obsevasi, studi pustaka dan wawancara mendalam (depth interview). Data-data yang didapatkan dari lapangan dianalisis secara interpretatif dan dijabarkan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan berlandaskan parameter analisis yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa derajat pelembagaan internal Partai Aceh masih sangat rendah. Partai Aceh berbeda dengan partai lain pada umumnya, Partai Aceh berangkat dari sebuah organisasi gerakan pemberontakan dengan cara kerja militeristik. Pengelolaan dan penyelenggaraan internal Partai Aceh belum modern seperti organisasi kepartaian pada umumnya. Partai Aceh sebagai sebuah lembaga tidak dapat mengelola faksionalisme yang terjadi diinternal partai. Partai Aceh tidak mempunyai mekanisme penguatan internal yang baik. Proses pelembagaan Partai Aceh sulit diwujudkan karena memiliki banyak hambatan dalam proses pengelolaan penyelenggaraan internal partainya, serta tidak adanya political will elit partai untuk melembagakan Partai Aceh seperti organisasi politik modern pada umumnya. Kata Kunci : Pelembagaan, Partai Politik