Abstrak Penyelenggaraan IPTV yang sudah diakomodasi pemerintah Indonesia selama lebih dari lima tahun memberikan kesempatan bagi pelaku usaha penyiaran dan telekomunikasi untuk memasuki bisnis baru. Selama ini dua operator IPTV telah mendapatkan persetujuan untuk menggelar layanan dengan jumlah pelanggan yang masih minim namun terus tumbuh. Menggunakan pendekatan Model STOF yang bersifat holistik, riset terhadap bagaimana kebijakan dan pengelolaan yang dilakukan pemerintah pada penyelenggaraan IPTV ditemukan bahwa perkembangan industri IPTV di Indonesia yang berada dalam fase awal pertumbuhan ini masih berhadapan pada masalah regulasi, keterbatasan infrastruktur jaringan dan manajemen. Disatu sisi pemerintah tetap memberikan kesempatan layanan IPTV tetap berjalan meskipun belum didukung dengan regulasi yang bersifat adaptif dan fleksibel sebagaimana disyaratkan pada layanan konvergensi menyebabkan penyelenggaraan layanan IPTV yang sederhana, fleksibel dengan ciri khas munculnya intergasi secara horizontal belum terwujud. Disisi lain jika pemerintah mengabaikan permintaan industri agar layanan ini dapat berjalan sama saja dengan menutup peluang pemerintah untuk menjadikan industri berbasis konvergensi sebagai mesin pendorong perekonomian dan media pendukung terwujudnya information society di Indonesia. Dilema tersebut menyebabkan pemerintah harus melakukan berbagai kompromi agar IPTV tetap dapat diselenggarakan tanpa melanggar regulasi eksisting. Dengan kondisi infrastruktur jaringan broadband yang belum merata dan kapasitas yang juga belum memadai mendorong pemerintah dan operator untuk melakukan berbagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur guna mendukung jaminan kualitas layanan IPTV. Dibutuhkan upaya aktif pemerintah dalam mengelola penyelenggaraan IPTV melalui penerapan fungsi manajemen yang optimal dengan menjalankan peran dan fungsinya sebagai guider, supporter, manager dan coordinator bagi industri konvergensi. Kata Kunci: IPTV, konvergensi, pemerintah, penyelenggaraan, regulasi.